Jakarta, Gempita.co – Hasil survei nasional SMRC ( Saiful Mujani Research and Consulting) menyebutkan 37 persen secara tegas bersedia divaksinasi Covid-19.
Sementara 40 persen responden menyatakan masih menimbang dan berpikir, serta 17 persen lainnya tidak bersedia divaksinasi.
Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati Wardi mengatakan survei nasional ini dilakukan pada 16-19 Desember 2020 melalui wawancara telepon kepada 1.202 responden yang dipilih secara acak.
Menurut Tati, margin of error dari survei ini diperkirakan sekitar 2,9 persen.
Dia melanjutkan, jumlah masyarakat yang bersedia untuk divaksinasi justru menurun apabila dibandingkan dengan survei sebelumnya.
“Menurut survei dua pekan lalu, yang bersedia melakukan vaksinasi mencapai 54 persen dan sekarang hanya 37 persen. Ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan,” kata Tati melalui siaran pers, Selasa.
Survei ini juga menunjukkan bahwa 67 persen masyarakat tahu atau pernah mendengar rencana vaksinasi oleh pemerintah.
“Dari yang tahu, mayoritas atau sekitar 67 persen yakin rencana tersebut akan terealisasi,” kata Tati.
Sebanyak 70 persen masyarakat percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin Covid-19 sesuai kebutuhan.
Tati mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang belum memutuskan apakah akan menerima vaksin atau tidak.
SMRC menyarankan pemerintah menggencarkan sosialiasi agar masayrakat tidak ragu mengikuti vaksinasi begitu vaksin Covid-19 tersedia.
“Masyarakat perlu tahu bahwa untuk melawan Covid-19, mayoritas warga harus imun terhadap virus tersebut dan cara terbaik untuk mencapai kekebalan mayoritas warga adalah dengan melakukan vaksinasi Covid-19,” kata Tati.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan 107 juta orang divaksinasi Covid-19 dengan rentang usia 18-59 tahun, dimana tenaga kesehatan dan pelayan publik menjadi prioritas.
Salah satu vaksin yang telah dipesan pemerintah yakni vaksin Sinovac asal China yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat.
Pemerintah saat ini masih menunggu izin penggunaan darurat (emergency use authorization) vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai program vaksinasi.
Sumber: anadolu agency
