Pilpres 2024: Muhammadiyah dan PBNU Tolak Politik Praktis

Gempita.co – Muhammadiyah dan PBNU menegaskan tak ikut dalam politik praktis. Khususnya untuk Pilpres 2024 ini.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, Muhammadiyah sejak awal berdiri 1912 sampai saat ini bergerak dalam politik kebangsaan, yakni membangun bangsa dan negara serta terlibat aktif dalam dinamikanya sesuai posisinya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Bersamaan dengan itu, Muhammadiyah dengan tegas tidak mengambil jalan politik praktis atau politik yang berorientasi langsung pada perebutan kursi kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh partai atau kekuatan politik formal.

“Muhammadiyah memang pernah menjadi Anggota Istimewa Masyumi tahun 1945-1962, tetapi tidak otomatis menjadi partai politik meski saat itu terlibat dalam dinamika politik praktis,” katanya dalam keterangan resminya, dikutip dari TIMES Indonesia, Senin (23/10/2023).

Ia menjelaskan, sejak Masyumi bubar, Muhammadiyah menarik diri dari keterlibatan partai politik dan kegiatan politik praktis. Kesibukan terlibat dalam Masyumi menyebabkan dakwah dan amal usaha Muhammadiyah terbengkalai.

Muhammadiyah pun dikelola dengan cara partai politik. Karena itu,  lahirlah sejumlah Khittah yang menjadi garis perjuangan dalam politik.

Ada Khittah Ponorogo 1969, Khittah Ujung Pandang 1971, Khittah Surabaya 1978, dan kompilasi terakhir ialah Khittah Denpasar 2002 yang disebut “Khittah Berbangsa dan Bernegara”.

“Jadi mungkin orang masih berdebat  soal posisi netral atau tidak netral, independen atau tidak independen, atau apapun istilahnya, namun semua harus berbasis pada pemikiran resmi Khittah dan posisi Muhammadiyah sebgai ormas yang telah memilih jalur non-politik praktis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PBNU H. Umarsyah juga menyampaikan, organisasi yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy’ari tersebut tak ikut berpolitik praktis.

“Karena memang sifatnya silaturahmi. Kami mencoba untuk tidak menyentuh politik praktis,” katanya kepada wartawan di Surabaya, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Minggu (22/10/2023).

Adapun kader-kader NU yang maju di Pilpres 2024, kata dia, pihaknya sangat mengapresiasi. Namun yang jelas, PBNU tidak mendukung secara kelembagaan untuk kandidat tertentu.

“Jadi kami menahan diri untuk politik praktis. Kami senang kader-kader NU itu banyak yang laku di pilpres, kami senang. Tapi kami tidak menyatakan dukung mendukung diantara mereka (di Pilpres 2024),” ujarnya.

 

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali