Jakarta, Gempita.co – Brigjen Mohamad Hasan mendapat promosi menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Hasan yang kini masih menjabat sebagai Wakil Danjen Kopassus itu pernah menjadi pengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (28/8/2020), Hasan merupakan lulusan Akmil 1993. Ia merupakan prajurit infanteri yang mengawali karirnya dari Kopassus. Begitu lulus dari pendidikan, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1/Para Komando Kopassus di Serang.
Setelah beberapa lama, ia pun kemudian ‘keluar’ markas dan menjadi Komandan Batalyon Infanteri Raider Khusus 114/Satria Musara (2009-2011). Brigjen Hasan lalu mendapat kepercayaan memegang teritori sebagai Komandan Kodim 0104/Aceh Timur hingga 2013. Tak lama, ia kembali pulang ke Korps Baret Merah itu.
Ia dipercaya menjadi Wakil Asisten Personel Komandan Jenderal Kopassus. Di tahun yang sama, Brigjen Hasan diangkat Batalyon Infanteri Raider Khusus 114/Satria Musara (2009-2011).
Lalu pada 2014, ia kembali bertugas di luar Kopassus menjadi Asrena Paspampres. Pada tahun 2016, Brigjen Hasan mendapat promosi menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Ia menjadi pengawal terdekat Presiden Joko Widodo sebab Grup A Paspampres melekat melalukan pengawalan kepada presiden. Usai menjadi pimpinan Grup A Paspampres pengawal Jokowi, Hasan dipromosikan menjadi Komandan Korem 061/Surya Kencana.
Ia lalu ‘pulang kandang’ pada 2019 dengan menjabat sebagai Wadanjen Kopassus. Baru setahun menjadi Wadanjen, Hasan kembali dipromosikan sebagai Danjen Kopassus. Ia pun menjadi orang nomor 1 special force TNI AD itu.
Pengangkatan ini merupakan promosi bagi Hasan yang usai dilantik nanti, akan menambah bintangnya menjadi Mayjen. Sejumlah operasi pernah diikuti oleh Brigjen Hasan, seperti operasi Timor Timur, Opeasi Irian Jaya, dan Operasi Nemangkawi.
Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi mengungkap alasan mengapa Danjen Kopassus diganti. Brigjen Hasan menggantikan Mayjen Nyoman yang kini diangkat menjadi Pangdam XVIII/Kasuari di Papua Barat.
“Ini alasannya, pertama adalah kepentingan organisasi, yang kedua adalah kepentingan pembinaan karier yang bersangkutan,” ungkap Sisriadi.
