Jakarta, Gempita.co – Budi Gunadi Sadikin Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah membutuhkan dana hingga Rp 200 triliun agar ekonomi nasional tidak minus.
“Pada kuartal II 2020, ekonomi nasional sudah minus 5,32 persen. Untuk keluar dari situasi tersebut, pemerintah membutuhkan dana besar,” jelas Budi dalam konferensi pers secara virtual yang diadakan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).
Budi menjelaskan, kebutuhan dana tersebut berdasarkan perhitungan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai USD 1 triliun atau setara Rp 14.500 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat.
Dari PDB Rp 14.500 triliun itu, jika dibagi empat, setiap kuartalnya didapatkan angka sekitar Rp 3.600 triliun. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen, artinya, Indonesia kehilangan Rp 180 triliun.
“Jadi kalau kita bisa mendistribusikan dana Rp 180 triliun setiap kuartal yang merupakan minus 5 persen PDB tadi. Itu target yang kami lagi kejar,” lanjut Budi.
Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo beberapa waktu meminta semua pihak mencoba yang terbaik untuk mendorong ekonomi nasional di masa pandemi dengan tetap mendahulukan faktor kesehatan. Untuk mendorong ekonomi bergerak di masa pandemi, pemerintah pun telah mengeluarkan banyak bantuan sosial.
Bantuan sosial itu mulai dari bantuan tunai langsung (BLT), keringanan tagihan listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi, kucuran dana hibah ke UMKM, hingga yang terbaru adalah subsidi gaji bagi 15,7 juta pekerja di Indonesia sebesar Rp 2,4 juta selama empat bulan.
