Tanjungpinang, Gempita.co-Mewabahnya virus corona atau covid-19 di beberapa kota di tanah air, tak terkecuali Kota Tanjungpinang saat ini semakin berdampak luas. Salah satu terhadap pertumbuhan ekonomi terancam jalan di tempat atau bahkan menurun dari angka yang telah ditargetkan.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Momon Faulanda Adinata telah menawarkan sejumlah solusi kepada Pemkot Tanjungpinang.
Beberapa solusi yang ditawarkan kepada Wali Kota Tanjungpinang Syahrul yakni pertama, kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan APBN di daerah agar segera dilaksanakan. sehingga perputaran uang dan tingkat konsumsi masyarakat terjaga.
“Kedua, meminta distribusi kebutuhan pokok agar diperhatikan dengan baik sehingga tingkat Inflasi tetap terjaga. Walaupun yang disalurkan terbatas, namun pertumbuhan ekonomi masih bisa dipercepat melalui kegiatan yang didanai APBD dan APBN,” ucap Momon.
Selanjutnya, solusi ketiga, menurut mantan pegawai BRI ini, tentang kredit perbankan agar difokuskan ke sektor-sektor produksi kebutuhan pokok. Hal ini supaya permintaan terhadap kebutuhan pokok senantiasa terjaga dan terpenuhi.
“Dan yang terakhir, saya berharap Pemkot menahan adanya penerapan kebijakan fiskal ketat di daerah, agar kondisi dunia usaha tidak terlalu dalam menderita akibat lesunya kondisi saat ini. Berbagai tarif pajak seperti PBB dan PAD lainnya hendaknya jangan dulu naikkan,” pinta pria kelahiran Sawah Kareh Sumatera Barat ini.
“Insyaallah dengan bersama-sama kita pasti bisa,” sambung Momom optimis.
Sebelumnya, masih menurut Momon, dalam upaya mengatasi agar covid-19 tidak semakin meluas, pemerintah pusat menginstruksikan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang berimbas pada terbatasnya pergerakan orang maupun barang.
“Tak hanya itu, covid 19 selain menimbulkan korban jiwa dan bertambahnya pasien secara tak langsung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan indikantor antara lain melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US hingga PHK terhadap karyawan, khususnya di sektor pariwisata dan lainnya,” ungkap legislator Fraksi PPP ini.
