Menkop UKM Dukung  Koperasi Unggas Masuk ke Sektor Hulu

Subang, Gempita.co  – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung penuh langkah strategis dari Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera yang masuk ke sektor hulu, yaitu usaha pembibitan Grand Parent Stock (GPS) ayam petelur (Layer).

“Hal ini diharapkan bisa menjadi alternatif dan solusi bagi usaha peternakan ayam yang selama ini dikuasai perusahaan-perusahaan besar,” kata Teten dalam peresmian Breeding Farm Grand Parent Stock (GPS) ayam petelur (Layer) Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera, di Kabupaten Subang, Senin (7/12).

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Menurut Teten, koperasi perunggasan yang masuk ke bisnis hulu, khususnya pembibitan GPS adalah yang pertama kali di Indonesia. Usaha seperti ini sebelumnya dikuasai perusahaan besar maupun perusahaan asing. Teten optimis kehadiran koperasi bisa menjadi solusi. Selama ini, peternak mandiri berjalan sendiri-sendiri, sehingga sudah saatnya untuk bersatu dalam wadah koperasi.

“Hadirnya koperasi Pinsar diharapkan bisa menjawab kebutuhan peternak-peternak mandiri, khususnya dalam pengadaan anak ayam’” tegas Teten.

Bahkan, Teten meyakini Koperasi Pinsar ini bisa menjadi sentra peternakan ayam dan telur. Apalagi, wilayah Subang dekat dengan Jabodetabek yang merupakan pasar terbesar akan kebutuhan ayam dan telur.

Teten menyatakan dirinya takkan membiarkan para peternak kecil-kecil, atau petani-petani berlahan sempit, berjalan sendiri-sendiri. Sudah saatnya bergabung dalam kelembagaan koperasi agar usahanya bisa masuk skala ekonomi. “Koperasi bisa menjadi offtaker yang akan berhubungan dengan market. Bahkan, pembiayaan di sisi hulu akan lebih mudah karena ada kepastian pembelian produk. Selama ini perbankan menganggap ini sebagai pembiayaan berisiko,” tandas  Teten.

Teten juga menginginkan para peternak dan petani masuk ke dalam alur sirkuit ekonomi. Dimana para peternak dan petani tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi budidayanya saja. “Dengan menjadi anggota koperasi, mereka juga bisa mendapat keuntungan lain dari segala proses ekonomi yang terjadi dari hulu hingga hilir,” ucap Teten.

Pasalnya, koperasi yang bermain di seluruh proses produksi, termasuk dari sisi pemasarannya. “Jika mereka tergabung di beberapa koperasi, seperti koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan sebagainya, maka mereka juga akan mendapatkan SHU dari koperasi-koperasi tersebut,” papar Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan peternakan di Subang. “Saya juga berharap Koperasi Pinsar bisa menjadi Bapak Angkat bagi koperasi-koperasi yang ada di Subang,” kata Ruhimat.

Sementara itu, Ketua Koperasi Pinsar Produsen Unggas Nasional Sejahtera yang juga Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, Singgih Januratmoko, mengatakan bahwa setelah breeding farm ini beroperasi pada awal 2021, maka bisa dibilang telah menorehkan catatan dalam sejarah perunggasan nasional.

“Yaitu, untuk pertama kalinya usaha breeding GPS ayam layer dijalankan sejumlah peternak yang bergabung dalam wadah koperasi,” kata Singgih.

Selama ini, ungkap Singgih, walau usaha peternakan ayam petelur 98 persen dijalankan peternak rakyat dan peternak UKM, namun di sektor hulu, yaitu pembibitan GPS yang menghasilkan PS masih didominasi perusahaan maupun konglomerasi peternakan terintegrasi.

Nantinya, lanjut Singgih, breeding farm ini akan terisi 5.000 GPS dan akan menghasilkan sekitar 450 ribu Parent Stock (PS) setiap tahunnya. “Dari jumlah tersebut akan menghasilkan sedikitnya 6 juta ekor Final Stock (FS),” ulas Singgih.

Singgih menyatakan, hasil produksi PS tersebut nantinya akan terserap oleh sejumlah koperasi serta peternak UKM ayam petelur. Misalnya, di Lampung, Bogor, Ciamis, Kendal, Blitar dan Yogyakarta.

“Nantinya, dengan hadirnya breeding farm Koperasi Pinsar, mudah-mudahan dapat menjadi trendsetter dan benchmark bagi koperasi-koperasi peternakan, khususnya perunggasan,” pungkas Singgih.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali