Jakarta, Gempita.co-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengunjungi secara virtual sejumlah kantor pelayuanan pajak secara virtual. Kunjungan daring itu untuk mengawal pelaksanaan APBN agar berjalan optimal hingga tutup tahun pada Desember ini.
Kunjungan virtual tersebut menyasar kepadaa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dan KPP Pratama Medan Barat, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Diproyeksikan sampai dengan akhir tahun Pendapatan negara kita mengalami penurunan 15 persen, namun belanja negara meningkat 12,7 persen bahkan belanja pemerintah pusat naik hingga 20,5 persen.
“Penerimaan pajak sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp1.019,56 triliun dan mencapai 85,05 persen dari target Perpres 72/2020,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (23/12/2020). Menurutnya, terdapat 49 KPP yang telah mencapai target penerimaan dan diproyeksikan akan ada enam Kanwil DJP yang akan mencapai target penerimaannya pada 31 Desember 2020.
“Saya sangat menghargai 49 KPP yang sudah mencapai target dan ada enam kanwil yang akan mencapai target. Yang belum mari kita terus upayakan. Bahkan tahun depan kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mencapai, akan mencapai dan semua yang sudah berusaha maksimal untuk mencapai target. Saya sangat menghargai kinerja Anda semua,” ungkap Menkeu.
Pada kunjungan virtual dengan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Menkeu berkesempatan menyapa dua wajib pajak (WP) yang tengah melakukan laporan pajak. WP pertama bergerak di industri pariwisata mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan insentif pajak PPh 25. Insentif tersebut mampu membantu WP tetap beroperasional walaupun menurun 90 persen pendapatan akibat berkurangnya mobilisasi pariwisata di saat pandemi Covid-19 ini.
Sementara itu, 19.871 satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) akan segera menuntaskan pencairan anggaran belanja dari APBN yang tahun ini dialokasikan mencapai Rp2.739,2 triliun (sesuai Perpres 72 Tahun 2020), melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.
Sebagian dari alokasi APBN tahun 2020 difokuskan untuk program-program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC–PEN) sebagai respons yang adaptif atas dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun ini. Total biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, meliputi anggaran program Kesehatan Rp87,55 triliun dan program PEN Rp607,65 triliun.
Sampai dengan 21 Desember 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp2.468,2 triliun atau 90,1 persen dari pagu APBN, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan pagu sebesar Rp1.975,2 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa dengan pagu sebesar Rp761,3 triliun. realisasi belanja negara tersebut telah melampaui belanja negara tahun lalu (yoy) yang mencapai 89,70 persen dari pagu 2019.
“Kita memahami bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak biasa yang menyebabkan perubahan besar pada APBN. Saya minta kepada kita semua waspada dan mawas diri. Kita akan segera tutup tahun anggaran dan pasti banyak yang harus kita pertanggung jawabkan. Dilema-dilema kita sebagai bendahara negara di satu sisi kita harus cepat namun kita harus akurat. Saya juga makin menghargai karena Anda semuanya dihadapkan pada tantangan luar biasa muncul insiatif, policy dan regulasi. Kita dipaksa dalam semalam untuk berubah menjadi lembaga, institusi, dan pegawai yang harus pindah ke era digital,” tutur Sri.
