Jenewa, Gempita.co – Menyikapi aksi Kudeta Yang Dilakukan Militer di Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan akan mengambil tindakan lanjutan.
CNN melaporkan, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews di akun Twitternya hari Senin (15/2/2021) menyatakan bahwa PBB akan meminta pertanggungjawaban dari para jenderal militer Myanmar atas setiap penindasan terhadap massa pemrotes anti-kudeta.
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara itu pada Senin (1/1/2021) setelah menangkap pemimpin politik Aung San Suu Kyi dan ratusan anggota parlemen lainnya.
Sehari setelahnya Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk mengeluarkan pernyataan mengecam kudeta militer di Myanmar, tapi diblokir Cina dan Rusia.
Beijing mengatakan bahwa tekanan terhadap Myanmar akan memperburuk situasi di negara itu.
Sekitar 300 anggota parlemen terpilih Myanmar baru-baru ini mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan atas kudeta militer terhadap pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Mereka menyebut kudeta yang dilakukan 1 Februari lalu sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Reuters melaporkan, dalam surat yang dikirimkan ke Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Inggris Julian Braithwaite ini menyatakan junta militer telah melakukan pengekangan kebebasan sipil, salah satunya dengan menutup kebebasan berpendapat melalui kontrol ketat jaringan telekomunikasi.
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jendral Min Aung Hlaing, menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang baru dilantik pada 1 Februari lalu.
Sumber: parstoday
