Jakarta, Gempita.co – Dalam waktu dekat ppemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras.
Rencana ini menuai kritik dari ekonom, di antaranya ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri.
Dia menilai rencana ini cukup tiba-tiba datang dari pemerintah dan dalam jumlah cukup besar.
“Separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog,” terang Faisal dalam laman pribadinya, yang diterbitkan Selasa.
Faisal mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan pada 2018 lalu.
Saat itu, dengan tingkat produksi yang bisa dikatakan tidak buruk, lonjakan impor sepanjang tahun 2018 mengakibatkan stok yang dikuasai oleh pemerintah untuk CBP naik hampir 4 juta ton.
Sedangkan penyalurannya anjlok dari 2,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton.
Akibatnya stok beras melonjak lebih dua kali lipat dari 0,9 juta ton pada akhir 2017 menjadi 2 juta ton pada akhir 2018.
“Bulog dibuatnya kewalahan mengelola stok sebanyak itu,” ujar Faisal.
Bahkan hingga kini Bulog masih memiliki stok beras impor ratusan ribu ton sisa pengadaan tahun 2018 lalu.
“Kualitas beras pun merosot, bahkan ada yang menjadi tidak layak konsumsi,” ungkap dia.
Faisal juga mengatakan, kemampuan Bulog menyerap beras dari petani menjadi terbatas.
Meskipun kala itu memang butuh impor untuk stabilisasi harga menjelang pemilu, namun jumlahnya melebihi kebutuhan.
“Tak ayal, harga gabah kering di tingkat petani sempat merosot ke titik terendah dalam 9 bulan terakhir,” jelas dia.
Rencana impor beras pada awal tahun ini pertama kali dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto pada minggu lalu.
Kementerian Perdagangan disebutkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kebijakan ini tidak akan menghancurkan harga gabah di tingkat petani.
“Ini bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya,” kata Lutfi dalam konferensi pers virtual, Senin.
Menurut Lutfi, kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah Indonesia akhir-akhir ini membuat adanya kemungkinan angka produksi mengalami kenaikan atau bahkan penurunan.
Oleh sebab itu pemerintah merasa perlu memastikan pasokan tetap terjaga untuk memenuhi pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Sebagai cadangan, beras impor tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, melainkan ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga,” jelas dia.
Sumber: anadolu agency
