Beijing, Gempita.co – Sejak 2014 dan 2015 hingga kini, China dilaporkan menjemput paksa 10.000 warganya di luar negeri dengan mengumumkan operasi Fox Hunt dan Sky Net.
Keduanya adalah operasi menangkap ‘buronan” dan membawa mereka kembali ke China. Disebutkan pola-pola yang digunakan antara lain intimidasi keluarga hingga penculikan yang diizinkan negara.
Hal ini dipaparkan kelompok hak asasi manusia (HAM), Safeguard Defenders. Selama 2020 dan 2021, ada total 2.500 lebih orang yang dibawa kembali, dengan rincian masing-masing 1.421 dan 1.114.
Target berada di puluhan negara. Termasuk di Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia.
“Contoh intimidasi keluarga telah banyak dilaporkan di antara diaspora Uighur, terutama mereka yang aktif secara politik di luar China, melobi untuk tindakan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang,” tulis laporan itu dimuat The Guardians, Rabu (19/1/2022).
Ditulis juga bagaimana pada tahun 2021, seorang wanita muda Uighur bernama Mihray Erkin, diyakini telah meninggal dalam tahanan di Xinjiang, di 2020. Erkin sebelumnya bekerja di Jepang sebagai peneliti ilmiah sampai dia kembali ke Xinjiang pada tahun 2019, karena orang tuanya ditekan untuk memanggilnya pulang.
Ada pula seorang penduduk tetap AS berusia 19 than bernama Wang Jingyu, yang dicari China atas komentar online setelah dia mengkritik pemerintah di Weibo. Ia mengklaim bahwa orang tuanya berulang kali dilecehkan dan ditahan dalam upaya untuk membuatnya kembali.
“Sejak Xi Jinping berkuasa, pemerintah China mengintensifkan tindakan keras terhadap masyarakat sipil,” kata aktivis hak asasi manusia Teng Biao yang berbasis di AS, dikutip media yang sama.
“Mereka telah menargetkan pengacara dan pembangkang, blogger, jurnalis, orang Tibet, Uighur, Hong Kong, semuanya di masyarakat sipil.”
China sendiri belum memberi komentar soal laporan ini. Namun di 2015, otoritas China memuji program Fox Hunt dan Sky Net seraya menyebut ada 70 kelompok kerja yang dikirim ke 90 negara dan wilayah tengan operasi khusus, yang didukung penuh lembaga penegak hukum luar negeri.
Sumber; CNBC
