Gempita.co – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan biaya untuk membenahi Jakarta akan lebih mahal dibandingkan dengan membangun sebuah Ibu Kota Negara yang baru.
“Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (daripada) kalau kita bikin baru. Jadi saya dari Kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu,” ungkap Basuki.
Basuki mengatakan, permasalahan banjir di DKI Jakarta, contohnya, sudah tidak mampu ditangani dengan metoda National Capital Integrated Development (NCICD). Padahal, cara tersebut, kata Basuki, merupakan upaya pemulihan lingkungan atau environmental remediat.
Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sungai. Basuki memperkirakan 13 sungai yang ada di Jakarta kemungkinan besar tidak akan bisa mengalir ke laut meskipun telah dilakukan normalisasi, kecuali dibuat tanggul-tanggul yang lebih tinggi.
Air minum juga bermasalah karena masyarakat terus menyedot air tanah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang membangun waduk Jatiluhur 1 dan 2 yang diperkirakan selesai pada 2030 mendatang. Meski begitu, kata Basuki, ibu kota harus segera pindah.
“Kalau kami berdasarkan kajian, itu harus pindah,” katanya.
Progres Pembangunan IKN
Basuki melaporkan perkembangan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah sampai pada tahap pemetaan lahan. Menurutnya, kontrak pemetaan lahan tersebut akan dilakukan oleh kementeriannya pada 15 Juli mendatang.
Basuki menjelaskan, setelah pemetaan lahan, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional sebagai akses utama menuju IKN Nusantara. Proyek pembangunan yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah pembangunan istana dan kantor presiden, dan empat gedung Kementerian Koordinator, gedung DPR/MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi Agustus kita bikin hunian para pekerja, karena banyak mungkin sampai 200 ribuan, pekerja konstruksi, jangan sampai mereka bikin bedeng sendiri, kita siapkan rumah-rumah untuk para pekerja konstruksi itu,” jelasnya.
Dilain pihak, pengamat perkotaan Nirwono Yoga, membenahi DKI Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun sebuah ibu kota negara baru.
Ia menjelaskan, dari segi infrastruktur, DKI Jakarta termasuk kota yang paling lengkap dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia, sehingga dalam proses perbaikannya pun tidak perlu membebani anggaran negara.
“Semua sumber modal ada di Jakarta, tidak menggunakan APBN sebenarnya kita bisa. Swasta bisa dilibatkan secara optimal, karena swasta kan ikut berkepentingan, karena banyak investasinya di Jakarta. Sementara kalau di IKN tidak memiliki kepentingan. Lalu terkait SDM, paling tinggi kan ada di Jakarta semua. Artinya saya justru melihat bisa jadi kita bisa lebih murah,” ungkapnya seperti dilansir dari laman VoA.
