Tahun 2024 Dana Desa Ditargetkan Rp 5 Miliar Per Desa, Sejak 2015-2023 Terserap Rp537 Triliun

Gempita.co – Terhitung mulai dari 2015 hingga 2023 sudah mencapai sebanyak Rp537 triliun Dana Desa telah disalurkan dengan rata-rata Rp1 miliar per desa/tahun.

“Kedepan 2024 mendatang target anggaran tiap desa Rp5 miliar per desa. Semoga dana desa terus bermanfaat untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam acara BUMDes Inspiratif Inklusif Sosial dan Sirkulasi Ekonomi di Yogyakarta, Jumat (19/5/2023), dikutip Timesindonesiacom.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Desa telah terbukti bangkit dan menjadi tulang punggung kemajuan dan daya tahan negara. Pemberian kewenangan yang lebih luas dan instrumen pendukung yang lebih lengkap baik tata kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun sumber pendanaan yang mencukupi kepada Desa, menjadi kunci dalam percepatan pembangunan nasional ke depan.

Cak Imin menegaskan pihaknya telah menangkap aspirasi peningkatan Dana Desa 5 Milyar per tahun dan dapat diilustrasi urgensinya. Dengan Dana Desa Rp 1 miliar perdesa/tahun pada tahun 2015-2022 (8 tahun), hasilnya: Desa Sangat Tertinggal turun 8.471 desa, Desa Tertinggal turun 24.008 desa, Desa Berkembang naik 11.020 desa, Desa Maju naik 16.641 desa dan Desa Mandiri naik 6.064 desa.

Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa 311.656 km jalan desa. Kemudian, ada sebanyak 1.602.227 meter jembatan, 12.297 pasar desa, 42.370 kegiatan BUM Desa, 7.420 unit tambatan perahu, 5.413 unit embung, 572.812 unit irigasi, dan 249.415 unit penahan tanah.

Di sisi lain, pemanfaatan Dana Desa tidak hanya terpusat pada pembangunan infrastruktur saja. Namun, juga digunakan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat desa. Seperti, 29.430 unit sarana olah raga, 1.502.631 unit air bersih, 444.465 unit MCK, 14.462 unit polindes, 45.827.627 meter drainase, 66.727 kegiatan PAUD, 42.388 unit posyandu, 76.669 unit sumur.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali