Ada Menteri yang Ditangkap KPK, Reshuffle Kabinet Perlu Segera Dilakukan

 

 

Bacaan Lainnya

Jakarta, Gempita.co-Para perempuan Indonesia yang tergabung dalam Perempuan

Garda Nusantara meminta Presiden Joko Widodo bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi setiap persoalan bangsa. Mulai dari masalah Pandemi COVID-19, hingga radikalisme yang mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju, setelah ada Menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tuntutan itu disuarakan Perempuan Garda Nusantara, antara lain analis militer dan pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakrie, pakar hukum Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, aktivis sosial Maryuna Nasution, aktris senior Christine Hakim, Olga Lidya, Heni Supolo, dan beberapa tokoh perempuan lainnya.

Adapun tiga tuntutan tersebut, kata Connie Rahakundini, adalah, pertama, Presiden Jokowi harus mampu memperhatikan dan mengukur (sense of
security) masyarakat, terutama kaum ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak dan cucu mereka.

“Kegagalan dan keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh
ormas dalam mengumpulkan massa di tengah Pandemi COVID-19, serta menimbulkan gejolak dalam bentuk
ancaman dan ujaran kebencian,” jelas Connie di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Tuntutan kedua, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin terkendalinya haluan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional dari
kendala yang terus memompa ancaman bagi persatuan dan kesatuan
bangsa.

“Negara harus membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten dan terukur dalam bertindak,” timpal Harkristuti Harkrisnowo menambahkan.

Dalam tuntutan ketiga, Perempuan Garda Nusantara bahkan menyinggung soal “reshuffle” atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Harkristuti, tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pemberian izin eksportir benih lobster, Rabu (25/11/2020), hendaknya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan “reshuffle” kabinet secara luas, bukan hanya sebatas pada Edhy Prabowo.

“Kami sangat mendukung usaha-usaha
untuk me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju, dan juga lembaga-lembaga
pemerintah demi efektivitas kerja Presiden dalam menjalankan kebijakannya, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme dan separatisme, serta penegakan protokol kesehatan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Pos terkait