Afghanistan Sedang Menuju Krisis Politik Baru

Dubai, Gempita.co – Menteri Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia Per Olsson Fridh menilai, Afghanistan sedang menuju keruntuhan ekonomi yang berisiko membawa negara itu ke dalam krisis politik baru.

Afghanistan telah terjerumus ke dalam krisis menyusul jatuhnya pemerintah yang didukung Barat dan Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Peristiwa itu memicu dihentikannya aliran miliaran dolar untuk ekonomi negara itu yang bergantung pada bantuan internasional.

“Kekhawatiran saya adalah bahwa negara ini berada di ambang kehancuran dan keruntuhan itu datang lebih cepat dari yang kita duga,” kata Per Olsson Fridh kepada Reuters di Dubai, Sabtu 23 Oktober 2021.

Ia mengingatkan bahwa ekonomi Afghanistan yang terjun bebas dapat menyediakan lingkungan bagi kelompok teror untuk berkembang.

Sebanyak 27 negara Uni Eropa, termasuk Swedia, meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa.

Namun, banyak negara dan Bank Dunia telah menghentikan bantuan pembangunan bagi Afghanistan.

Swedia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan upaya melalui kelompok masyarakat sipil Afghanistan untuk mengamankan layanan dasar, kata Fridh, tetapi negara-negara lain perlu diyakinkan bahwa ini mungkin dilakukan tanpa melegitimasi penguasa baru Taliban.

Namun, Fridh menegaskan bahwa Swedia tidak akan menyalurkan uang pembangunan melalui Taliban.

Gerakan tersebut telah menghadapi kritik internasional karena kegagalannya untuk menegakkan hak-hak warga Afghanistan sejak kembali berkuasa, termasuk mengizinkan anak perempuan mengakses pendidikan.

Sebagian besar negara telah menutup kedutaan mereka di Kabul dan memindahkan kedutaannya ke Qatar, negara Teluk yang adalah lawan bicara utama antara Barat dan Taliban.

Negara-negara Eropa belum siap untuk membuka kembali kedutaan mereka di Kabul, kata Fridh.

Ia menambahkan bahwa lebih banyak misi diplomatik akan dibuka di Qatar sebelum kembali ke Afghanistan.

Sumber: Reuters/ANTARA

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali