Jakarta, Gempita.co- Menko Polhukam Mahfud MD akan menindak tegas Benny Wenda atas hasutan-hasutan dan deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang dinilainya merupakan tindakan ilegal sekaligus pidana.
Seperti yang diketahui, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.
Mahfud MD menegaskan tindakan Benny Wenda ini telah tergolong sebagai pemberontakan dan harus ditangkap.
“Dia telah mengajak melakukan makar, sudah mempunyai niat dan sudah melangkah untuk melakukan makar, dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum, tangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara,” ucapnya.
Namun Mahfud MD mengungkapkan bahwa permasalahan ini menurutnya tidak terlalu besar karena Benny Wenda hanya membuat negara yang bisa dianggap sebagai fantasi saja.
“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam fakta sebenarnya, negara Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada tiga, ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, dan kemudian ada pemerintahnya,” tuturnya.
Bahkan Mahfud MD menjelaskan bahwa rakyat Papua saja tidak mengakui Benny Wenda, jadi sebetulnya siapa sebenarnya yang dia pimpin.
“Dia kan gak memenuhi syarat-syarat itu, rakyatnya siapa? Orang dia memberontak dan dia orang luar, wilayahnya Papua kita riil yang menguasai, siapa yang ngasih dia pemerintahan, orang Papua sendiri juga tidak mengakui,” ucapnya.
Mahfud MD juga membeberkan syarat lainnya yaitu harus ada pengakuan dari negara lain dan masuk dalam organisasi Internasional, sementara Papua sendiri hanya didukung oleh satu negara kecil di Pasifik.
“Memang didukung satu negara kecil di Pasifik namanya Vanuatu, tapi kecil lah itu dan tidak masuk juga ke organisasi Internasional, hanya disuarakan secara politik,” tuturnya.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis, 3 November 2020, Mahfud MD juga menjelaskan mengapa ia menyebut negara yang dipimpin Benny Wenda tersebut adalah negara ilusi.
“Papua itu melalui referendum tahun 1969 sudah final dan sah menjadi bagian dari NKRI, disahkan oleh majelis umum PBB, karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin membuat keputusan dua kali dari hal yang sama,” ucapnya.
Selain itu, ucap Mahfud MD, Papua sejak 1969 memang tidak pernah masuk ke dalam daftar Komite 24 PBB.
“Papua itu sejak tahun 1969 tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB, Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri dan merdeka. Kalau Timor Timur dulu memang ada, tapi Papua gak ada sama sekali,” tuturnya.
Lebih mengejutkannya lagi, Mahfud MD mengungkapkan bahwa Benny Wenda adalah seorang narapidana yang kabur di Indonesia.
“Benny Wenda itu hanya seorang narapidana, orang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini 15 tahun karena tindakan kriminal, tapi lari, sehingga dia sekarang gak punya kewarganegaraan, di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut kewarganegaraannya, lalu bagaimana dia mau memimpin negara,” ucapnya.
Mahfud MD juga meminta kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua agar tidak perlu takut oleh pernyataan Benny Wenda belakangan.
“Oleh sebab itu rakyat tidak perlu terlalu takutlah, itukan ilusi saja, apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter, kenapa kita ribut dengan orang Twitter, wong saya juga tiap hari Twitteran,” tuturnya.
“Gak usah terlalu panik, tapi tetap berhati-hati, karena ada pengaruhnya terhadap orang-orang yang di situ dan juga ada pengikutnya,” tutup Mahfud MD.
Sebelumnya, Benny Wenda mengatakan dengan berdirinya pemerintah sementara tersebut, provinsi paling timur itu tidak akan tunduk kepada Pemerintahan Indonesia.
“Dengan kemerdekaan ini, kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami saat ini,” katanya.
Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka menggapai kemerdekaan dari Indonesia.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” kata Benny Wenda.
