Alasan Mandagri Nakes dan Pejabat Divaksin Duluan

Jakarta, Gempita.co-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan proses vaksinasi corona akan dimulai pada Rabu (13/1), diawali Presiden Jokowi, kemudian anggota kabinet dan selanjutnya vaksinasi dilanjutkan bagi daerah.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap 3 kelompok masyarakat.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

“Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, COVID pun ada yang tidak percaya,” ucap Tito.

Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Selasa (5/1). Tak dijelaskan vaksin yang akan dipakai, namun terdekat adalah Sinovac yang masih menunggu izin darurat BPOM.

Eks Kapolri itu meminta kepala daerah proaktif dalam mempersiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi, secara bertahap, mulai pekan depan

“Teman-teman kepala daerah, coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan, karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain, harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadiĀ rush, tidak terjadi kerusuhan,” kata Tito.

Program vaksinasi gratis bertahap diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

“Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun,” ujarnya.

Mendagri juga meminta kepala daerah untuk turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin.

“Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan,” kata Mendagri Tito.

Selain data, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini.

“Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian koodinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP,” imbuhnya.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali