Jakarta, Gempita.co – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung usulan agar DKI lockdown demi menekan penularan Covid-19 yang tinggi.
“Ya setuju sebelum terlambat segera ambil keputusan,” kata Aziz saat dikonfirmasi wartawan, Senin (21/6).
Ia meminta Pemprov DKI mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi lonjakan kasus Corona di Ibu Kota.
“Termasuk opsi lockdown untuk menyelamatkan warga DKI, khususnya sebelum terlambat karen fasilitas kesehatan yang kolaps,” ujar politikus dari Fraksi PKS itu.
Aziz menilai penanganan Covid-19 di DKI sudah baik, namun perlu ada kebijakan konkret dalam segi fasilitas kesehatan.
“Seperti menggunakan Wisma Atlet sebagai tempat isoman, menggunakan hotel-hotel milik BUMD untuk nakes, kebijakan PSBB, dan lain-lain,” ia menambahkan.
Persetujuan untuk lockdown juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino kemarin. Namun ia meminta hanya berskala mikro, khusus di zona merah.
Menurutnya Pemprov DKI harus bersikap praktis, terukur, sistematis, dan tidak sporadis.
“Kita sudah punya pengalaman, harusnya bisa lebih baik. Jadi kerahkan seluruh kemampuan yang ada dari Pemprov DKI Jakarta. Karena kan sebenarnya 3T harus dikerjakan,” kata Wibi, kemarin.
Ia tidak setuju apabila karantina total dengan alasan capaian dari upaya pencegahan selama ini akan sia-sia.
Sementara itu, anggota DPRD Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai lockdown bukanlah perkara mudah.
“Bukan soal kebijakan mengunci pergerakan masyarakat, tapi diikuti oleh pemenuhan kebutuhan sehari-sehari masyarakat. Sangat berat, dampak sosialnya harus dihitung betul,” ia menjelaskan.
Ia menyarankan PPKM mikro lebih diperketat pengawasannya. Menurutnya, masyarakat tidak mudah menjalani karantina total karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Tidak semua RW ada pasar atau mini market, lalu keuangan pemerintah juga akan sangat terbebani, padahal dengan pengawasan ketat pembatasan skala mikro belum maksimal. Sebaiknya itu saja dulu diterapkan dengan maksimal,” Gilbert menambahkan.
Sumber: berbagai sumber
