Gempita.co- Afghanistan bergejolak setelah roda pemerintahan jatuh ke tangan Taliban. Kelompok ini siap membentuk pemerintahan baru.
Mengusung syariat Islam yang inklusif, Taliban ingin pemerintahan yang terbuka dan melibatkan faksi lain. Upaya ini terlihat dari sejumlah janji-janji yang telah diserukan Taliban untuk era Afghanistan yang baru.
Kebebasan pers, hak wanita, hingga pendidikan menjadi fokus utama Taliban dalam memimpin Afghanistan.
Namun, apakah janji-janji tersebut bakal terealisasi? Pasalnya, saat ini muncul realita yang tak sesuai. Apa saja?
Taliban berkomitmen akan melindungi kebebasan pers di Afghanistan, baik untuk media pemerintah maupun swasta.
“Kami berkomitmen kepada media di dalam kerangka kerja kebudayaan kami. Media swasta dapat terus memiliki kebebasan dan bergerak independen. Mereka dapat meneruskan kegiatan mereka,” kata jubir Taliban, Zabihullah Mujahid, pada konferensi pers pertama usai perebutan kekuasaan pada Minggu (15/8).
Namun ada syarat yang diajukan Taliban kepada para media. Yaitu, harus terus bekerja di bawah nilai-nilai Islami, boleh mengkritik tapi tak boleh melawan nilai-nilai kenegaraan Afghanistan, dan tidak boleh berpihak.
“Islam adalah nilai yang sangat penting dalam negara kita, dan tak boleh ada satu pun yang melawan nilai-nilai Islami. Oleh karenanya, dalam aktivitas media, nilai-nilai Islami harus selalu dijunjung tinggi,” kata Mujahid.
Kondisi saat ini, perlindungan terhadap media dan pers di Afghanistan tak jelas, apalagi untuk media asing. Muncul kasus penembakan pasukan Taliban terhadap warga Afghanistan yang menjadi kerabat jurnalis media Jerman, Deutsche Welle (DW).
Pasukan Taliban diduga melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah lainnya hanya untuk mencari keberadaan si jurnalis DW tersebut, yang sebenarnya sudah tinggal dan bekerja di Jerman.
Kemudian, seorang jurnalis Reuters, Danish Siddiqui, tewas terbunuh pada Jumat (16/7). Ia kehilangan nyawa ketika meliput bentrokan pasukan keamanan Afghanistan dan Taliban di perbatasan dekat Pakistan.
Sebelum dikabarkan meninggal dunia, Siddiqui sempat memberitahu Reuters bahwa dirinya terluka di bagian tangan akibat serpihan peluru pada hari yang sama.
Siddiqui ditugaskan sebagai jurnalis bersama dengan kelompok tentara khusus Afghanistan yang bertempat di Provinsi Kandahar sejak awal pekan ini. Ia fokus meliput dan melaporkan berita pertempuran antara Afghanistan dan Taliban.
Janji Dukung Hak Wanita
Taliban berjanji akan menghormati hak-hak wanita yang sebelumnya sangat mereka batasi. Di era baru ini, Taliban memiliki kerangka kerja tersendiri untuk memastikan hak-hak wanita tetap sesuai syariat Islam.
“Kami akan mengizinkan wanita untuk bekerja dan mengenyam pendidikan. Tentu saja, kami memiliki kerangka kerja sendiri. Wanita akan memiliki peran yang sangat aktif di tengah masyarakat, tetapi tetap dalam kerangka Islami,” kata jubir Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Selasa (17/8).
Mujahid mengatakan, tak akan ada lagi diskriminasi terhadap wanita dan mereka akan bekerja bersama-sama, bahu-membahu membangun Afghanistan.
Janji ini tentu berbeda pada dua dekade lalu. Saat Taliban menguasai Afghanistan pada 1996-2001, hak-hak wanita sangat dikekang. Wanita tak diperbolehkan bekerja, anak-anak perempuan dilarang untuk bersekolah, dan mereka diwajibkan untuk menggunakan burka ketika bepergian.
Usai Taliban merebut kekuasaan, kondisi Afghanistan tak kondusif, temasuk kondisi sosial masyarakat. Yang mencolok adalah penghapusan poster dengan model perempuan di salon-salon kecantikan di Kabul.
Kondisi ini ramai dibahas di Twitter baru-baru ini. Unggahan itu menunjukkan seorang pria tengah menghapus poster dengan model perempuan bergaun pengantin yang terpampang di sebuah dinding salah satu salon kecantikan terbesar di sana.
Foto itu diunggah oleh seorang jurnalis Afghanistan, Lotfullah Najafizada di hari yang sama ketika Taliban menguasai ibu kota Kabul.
Kemudian, Taliban dikabarkan menangkap gubernur perempuan di Afghanistan, Salima Mazari. Kabar tersebut diberitakan media The Times of India, Rabu (18/8).
Mazari adalah Gubernur Distrik Chahar Kint, Provinsi Balkh, sejak menjabar pada 2018. Ia adalah salah satu dari tiga perempuan yang menjabat sebagai gubernur di Afghanistan.
Dilansir The Guardian, perempuan berusia 40 tahun ini telah merekrut dan melatih pasukan keamanan Distrik Chahar Kint untuk melawan Taliban sejak 2019.
Sebelum dikabarkan ditangkap, Mazari sempat mengatakan, tak ada tempat lagi bagi perempuan jika Taliban berkuasa. Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara di Kota Mazar-e-Sharif.
“Di provinsi-provinsi yang dikendalikan oleh Taliban, tidak ada lagi perempuan di sana, pun di perkotaan. Mereka semua dipenjara di dalam rumahnya,” tegas Mazari.
Janji Ampuni Pejabat dan Tak Ada Dendam
Taliban berjanji tak akan ada dendam. Mereka juga berkomitmen untuk menghindari konflik demi kedamaian di Afghanistan.
“Imarah Islam, setelah kebebasan negara ini tidak akan balas dendam kepada siapa pun, kami juga tak ada dendam ke siapa pun,” ucap jubir Taliban, Zabihullah Mujahid, dikutip dari Al-Jazeera.
“Kami tahu, kami sudah mengalami periode krisis yang sangat menantang, banyak kesalahan yang menguntungkan penjajah sudah dibuat. Kami ingin pastikan Afghanistan bukan lagi medan konflik,” tegasnya.
Taliban juga mengumumkan pengampunan terhadap seluruh pejabat pemerintah Afghanistan. Para pejabat pun diminta untuk kembali bekerja.
“Pengampunan total sudah dideklarasikan kepada kalian semua,” kata Taliban seperti dikutip dari AFP.
Di tengah janji memaafkan para pejabat, Taliban disorot karena dugaan membuat daftar hitam bagi warga Afghanistan. Dugaan ini disampakan sebuah laporan kelompok intelijen Norwegia, Pusat Analisis Global RHIPTO.
Daftar hitam itu disebut mencakup orang-orang yang diyakini berperan penting dalam pemerintahan Afghanistan sebelumnya atau yang dekat dengan pasukan pimpinan AS dan barat.
“Taliban mengintensifkan perburuan semua individu dan kolaborator dengan rezim sebelumnya. Jika tidak berhasil, mereka akan menarget dan tangkap keluarganya lalu menghukum mereka sesuai dengan interpretasi mereka sendiri tentang hukum Syariah,” kata laporan itu, Rabu (18/8), dikutip dari Reuters.
“Yang paling berisiko adalah individu di posisi sentral di militer, polisi, dan unit investigasi,” lanjut pernyataan di laporan.
Pendidikan, khususnya terhadap kaum perempuan, menjadi janji utama yang diserukan Taliban.
Komitmen itu diterima UNICEF dari perwakilan Taliban di beberapa wilayah usai mereka merebut mayoritas daerah di Afghanistan.
Sampai saat ini, UNICEF masih mengirimkan bantuan ke sebagian besar wilayah Afghanistan. Kepala Operasional UNICEF di Afghanistan, Mustapha Ben Messaoud, berharap di masa depan badannya tersebut bisa menjalin kerja sama dengan Taliban.
“Kami terus berdiskusi, kami cukup optimis berdasarkan diskusi-diskusi ini (dengan Taliban),” ucap Messaoud seperti dikutip dari Reuters.
Messaoud mengatakan, Taliban sedang menyusun bentuk dukungan pendidikan perempuan. Beberapa anggota Taliban bahkan berkomitmen pendirian dan pengelolaan pendidikan dan sekolah.
Kekhawatiran yang Akan Terjadi
Perempuan Afghanistan kini menjadi kelompok yang rentan. Muncul kekhwatiran hak-hak perempuan dalam pendidikan dan bekerja kembali direnggut seperti saat Taliban berkuasa dulu.
Hal ini terlihat pada peristiwa pada Minggu (15/8). Menurut laporan Reuters, anggota Taliban memasuki kantor Azizi Bank di Kandahar. Mereka memerintahkan sembilan perempuan yang tengah bekerja untuk meninggalkan tempat.
Para perempuan ini dikawal pasukan bersenjata dari kantor sampai ke rumah. Tak hanya itu, mereka juga diperintahkan untuk tidak kembali bekerja.
Sementara itu, anggota parlemen Afghanistan, Farzana Kochai, menyuarakan isi hati dan kekhawatirannya sebagai perempuan.

Dalam sebuah video, Farzana mengatakan saat ini tengah mengurangi aktivitas dan tetap berada di rumah.
“Sebagai anggota parlemen, sebagai perempuan, masyarakat sipil yang punya latar belakang aktivis, pejuang hak asasi manusia, hak-hak perempuan, saya takut akan keselamatan diri saya, kehidupan saya, kebebasan saya untuk bekerja dan bersuara,” ungkap Farzana Kochai seperti dikutip dari Reuters.
Menurutnya, ada dua kemungkinan yang akan dihadapi perempuan Afghanistan. Pertama, bisa belajar dan bekerja namun dengan pembatasan seperti yang dikatakan pihak Taliban. Pun terkait pemakaian penutup kepala tapi tidak perlu pakai cadar.
Skenario kedua, ada kemungkinan perempuan tidak akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial. Kemudian, tak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa didampingi laki-laki, tak boleh bekerja, dan tidak boleh sekolah.
