Yangon, Gempita.co – Militer Myanmar menyangkal bahwa penggulingan pemerintah de facto adalah bentuk kudeta. Mereka mengatakan bahwa tindakan itu dibenarkan karena kecurangan dalam pemilu November tahun lalu tidak ditangani.
Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, sebelumnya telah menegaskan bahwa militer akan menggelar pemilu baru segera setelah menyelesaikan implementasi status darurat. Namun, hingga saat ini belum memberikan tanggal pasti untuk pemilihan baru.
“Tujuan kami adalah mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang,” kata Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara dewan yang berkuasa dalam konferensi pers pertama militer sejak merebut kekuasaan pada 1 Februari, melansir Reuters, 16 Februari 2021.
Pada 1 Februari 2021, ratusan ribu warga Myanmar turun ke jalan untuk mengecam kudeta militer, yang menggagalkan transisi tentatif Myanmar menuju demokrasi. Para demonstran juga mendesak militer untuk membebaskan sang peraih Nobel Perdamaian.
Selain demonstrasi di seluruh negeri, para penguasa militer menghadapi pemogokan oleh pegawai pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.
Sumber: berbagai sumber
