Jakarta, Gempita.co – Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 12,97 triliun telah disalurkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Jumlah ini terbagi dalam dua termin, dengan termin pertama sudah tersalur Rp 12,24 miliar yang terbagi sebesar 4,73 triliun untuk bulan pertama, Rp 4,33 triliun untuk bulan kedua dan Rp 3,18 triliun untuk bulan ketiga.
Sementara untuk termin kedua sudah tersalur sebesar Rp 73,61 miliar. “Total sampai saat ini BLT dana desa yang sudah tersalur baik termin satu maupun termin 2 ini ada Rp 12,97 triliun. Termin III bulan pertama diperkirakan akan tersalurkan pada bulan Oktober 2020,” ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (4/8).
Abdul Halim menjelaskan untuk tahap pertama dalam dana desa termin pertama bulan pertama sudah tersalur sudah mencapai 99% atau setara dengan 73.610 desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa termin 1 bulan pertama.
Jumlah desa yang potensial menyalurkan BLT Dana Desa yaitu 74.672 desa “Artinya tinggal 1% untuk mencapai 100% desa menyalurkan BLT dana desa,” ucap Abdul Halim.
Pada dana desa termin pertama bulan pertama sudah menjangkau 7.883.073 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dimana 31% atau 2.598.386 KPM adalah perempuan kepala keluarga.
Abdul Hali menuturkan dari dari 2.598.386 KPM yang kepala keluarganya adalah perempuan hanya sedikit yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum menerima progam Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya.
“Banyak yang belum terdata, sehingga kebijakan kebijakan BLT dana desa sangat tepat dan 31% menyentuh perempuan kepala keluarga,” kata Abdul Halim.
Kalau dilihat berdasarkan jenis pekerjaan BLT dana desa sebagian besar diterima oleh masyarakat yagn bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dimana dari total BLT dana desa diterima oleh 6.946.133 KPM atau 88% petani dan buruh tani.
Diikuti pedagang dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 394.345 KPM (5%). Sedangkan jumlah nelayan dan buruh nelayan yang menerima BLT dana desa yaitu 315.028 KPM (4%).
Keempat yaitu total penerima BLT dana desa yang bekerja sebagai buruh pabrik sebanyak 156.310 KPM (2%), terakhir yaitu total penerima BLT dana desa yang bekerja sebagai guru sebanyak 62.090 KPM (1%).
Ia menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi dana desa. Sebab bila BLT dana desa disalurkan sampai Desember maka ada 550 desa di 33 provinsi yang dananya tidak cukup.
Desa-desa tersebut sudah meneriman dan menggunakan dana desa sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Untuk memenuhi penyaluran BLT dana desa sampai dengan Desember 2020, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 53.133.600.000.
“Di 2020 ini dana desa cair awal sekali januari lalu pada bulan April ada kebijakan untuk BLT dana desa yang waktunya berubah ubah dari 3 bulan menjadi 9 bulan. Sehingga terjadi kekurangan alokasi dana desa sebesar Rp 53 miliar,” ucap Abdul Halim.
