BMT Diharapkan Dapat Memanfaatkan Potensi Pasar Keuangan Syariah

Semarang, Gempita.co – Baitul Mal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia, menjadi primadona ekonomi syariah nasional.

Progresifnya perkembangan BMT di Indonesia tidak lepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, pada acara  Silaturahmi Nasional (Silatnas) Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Indonesia, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/12).

Di acara yang dibuka resmi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara daring, Teten menyebutkan bahwa potensi pasar keuangan syariah yang tinggi diharapkan dapat dimanfaatkan BMT dengan mengikuti perubahan zaman dan mengedepankan compliance, serta turut serta fokus pada pemberdayaan KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam.

“Oleh karena itu, kita harus tingkatkan sinergi dan kolaborasi dengan BMT, dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil di Indonesia,” kata Teten.

Apalagi, Keuangan Islam menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Nilai aset keuangan syariah diperkirakan meningkat 13,9% pada tahun 2019 dari US$ 2,52 triliun menjadi US$ 2,88 triliun (The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021).

“Sektor ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia, mengingat relevansi prinsip dasar yang dimilikinya, serta kinerjanya yang mumpuni di tengah tantangan pandemi pada 2020,” papar Teten.

Saat ini, market share keuangan syariah Indonesia sudah mencapai 10 persen sesuai target 2021, dan tahun 2022 ditargetkan mencapai 15 persen.

Teten pun berharap para pelaku usaha mikro dan kecil bisa dikonsolidasikan dalam wadah koperasi. “Kelembagaan koperasinya akan kita perkuat hingga mampu membeli produk anggota. Disini, koperasi berperan sebagai offtaker. Permodalan koperasi akan diperkuat LPDB KUMKM,” ucap Teten pula.

Dengan begitu, lanjut Teten, pelaku usaha kecil dan mikro, petani, atau peternak, tidak lagi memikirkan pemasaran bagi produknya. “Mereka fokus untuk mengurus kebun dan kualitas produk,” imbuhnya.

Koperasi bisa juga mendirikan semacam Distribution Center untuk memasok kebutuhan warung-warung rakyat agar mendapatkan harga yang kompetitif. “Sehingga, warung-warung itu bisa bersaing dengan minimarket moderen,” jelas Teten.

Bahkan, ke depan, Teten akan terus mengembangkan koperasi masuk ke sektor produksi, tidak hanya perdagangan saja. “Kita melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan lewat koperasi produksi. Kita kaya akan buah tropic, herbal, hasil laut, dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Ma’’ruf Amin menekankan peran strategis BMT bagi usaha kecil dan mikro dalam mengakses pembiayaan. “Mereka sangat membutuhkan dukungan BMT untuk pengembangan usahanya. Karena, selain ada pembiayaan, ada juga pendampingan yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Wapres.

Wapres pun mengapresiasi langkah digitalisasi BMT 4.0 dalam pelayanan anggotanya. “Saya berharap, langkah inovasi tersebut bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Sehingga, integrasi keuangan usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin luas berkat BMT,” tegas Wapres.

Penguatan Infrastruktur

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe memaparkan bahwa Perhimpunan BMT Indonesia sudah memiliki anggota sebanyak 324 BMT dengan 3 juta orang anggota dan 1.315 kantor. “Total aset kita Rp12 triliun dan simpanan sebesar Rp10 triliun. Bahkan, jumlah pembiayaan BMT sudah mencapai Rp7,82 triliun,” ungkap Mursida.

Tahun depan, lanjut Mursida, Perhimpunan BMT akan terus konsolidasi penguatan infrastruktur. “Harapannya, agar koperasi-koperasi anggota Perhimpunan BMT menjadi sehat, kuat, dan berkualitas,” tukas Mursida.

Untuk mencapai itu, Mursida merujuk beberapa hal yang harus dilakukan. Diantaranya, standar kelembagaan koperasi terpenuhi, sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu, standar SDM terpenuhi, sistem sosial bagus, digitalisasi sistem, sistem pengamanan anggota, hingga sistem permodalan.

“Maka, sinergitas BMT harus terus dijaga dan dikembangkan,” pungkas Mursida.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali