Jakarta, Gempita.co – Ternyata bos media Sosial Twitter cukup dibuat bingung dengan ulah pemimpin dunia, solusinya membuat survei merumuskan standar aturan yang akan ditetapkan untuk memperlakukan akun milik para pemimpin dunia.
Dilansir melalui Engadget.com, Jumat, 19 Maret 2021, Twitter mengaku akan merevisi sejumlah kebijakan untuk para pemimpin dunia dan orang-orang yang berkutat di dunia politik atau pemerintahan. Twitter akan mendengarkan masukan dari sekelompok orang.
Mulai 19 Maret 2021, Twitter akan mengeluarkan survei untuk publik yang akan disebarkan sampai 12 April nanti. Mereka ingin mendapatkan feedback dari para pengguna dan sejumlah institusi terkait isu ini.
“Secara umum, kami ingin mendengar masukan dari publik, apakah para pemimpin dunia itu harus diperlakukan sama dengan pengguna Twitter lainnya, dengan kebijakan yang ada sekarang, atau jika mereka melanggar aturan yang kami punya, jenis penegakan hukum apa yang pantas diberlakukan pada mereka,” tulis pihak Twitter dalam postingan blog resmi mereka.
Tak hanya melalui survei untuk publik, Twitter juga akan meminta arahan dari sejumlah pihak terkait seperti akademisi dan aktivis hak asasi manusia tentang masalah ini. Feedback dari pihak-pihak ini, ditambah survei pengguna akan menjadi dasar untuk membuat kerangka kebijakan yang baru.
Twitter sendiri tidak mengungkap secara langsung jika keputusan membuat kebijakan untuk para pemimpin dunia ini berasal dari insiden Trump kemarin. Namun yang jelas, mereka ingin memperlakukan akun para pemimpin dunia dengan aturan yang berbeda.
Twitter bukan satu-satunya media sosial yang memiliki masalah ini. Sebelumnya Facebook juga. Bahkan sampai saat ini, Facebook belum membuka blokir akun Donald Trump.
