Gempita.co – Untuk mempercepat reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menggelontorkan pinjaman senilai USD500 juta atau setara Rp7,8 triliun.
Menurut Yurenda Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara, pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises’ Reform Program).
Tujuannya membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN. Kemudian untuk memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
“BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).
“Agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN,” tambahnya.
Yurendra menegaskan bahwa program ini akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya. Artinya, BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.
Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan. Serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.
Disamping itu, KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara USD295,8 juta.
Yurendra mengatkaan, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai USD 610 miliar. Ini setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto Indonesia.
Sumber: AT Network
