Jakarta, Gempita.co – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020.
Aksi tersebut merupakan aksi serentak nasional buruh yang sejak awal menolak UU Ciptaker.Sekaligus menyerahkan berkas Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke MK.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi Presiden Joko Widodo akan menandatangani UU Ciptaker pada 28 Oktober 2020.
“Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).
Di Jakarta, kata dia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.
“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” kata Said Iqbal.
KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomoran paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” kata Said Iqbal.
