Jakarta, Gempita.co – Ada tiga pemerintah provinsi yang belum melakukan realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (Makes) yang menangani pandemi Covid-19 di daerahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan
ketiganya yakni Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
Provinsi Sulteng menganggarkan Rp38,73 miliar untuk insentif tenaga kesehatan, Sumsel dengan anggaran Rp8,64 miliar, serta Bangka Belitung dengan Rp5,03 miliar.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengungkapkan ada juga tiga provinsi yang tidak menganggarkan insentif yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.
“Mudah-mudahan teman-teman di pemerintah daerah Sumbar, Sulsel dan Papua sedang merumuskan berapa kebutuhan terhadap penganggaran insentif tenaga kesehatan di daerah dari Januari sampai Desember 2021,” kata Ardian dalam konferensi pers virtual, Senin.
Menurut dia Pemprov Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp23,42 miliar telah merealisasikan seluruhnya.
Daerah lain yang memiliki realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan tinggi yakni Nusa Tenggara Timur (74,11 persen), Kalimantan Barat (66,01 persen), dan Jawa Timur (62,08 persen).
Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran insentif tertinggi sebesar Rp710,16 miliar dengan realisasi 43,16 persen.
Adapun pemerintah daerah menganggarkan dan membayarkan insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah.
Total anggaran insentif tenaga kesehatan yang dialokasikan oleh pemprov sebesar Rp1,93 triliun, bersumber dari penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Sementara insentif bagi tenaga kesehatan di rumah sakit umum pusat, RS swasta, RS BUMN serta TNI/Polri dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Adrian mengungkapkan salah satu kendala beberapa pemerintah daerah tidak menganggarkan insentif bagi tenaga kesehatan maupun tingkat realisasinya rendah yakni proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan mengingat kebutuhan saat pandemi sangat tinggi.
Kemudian, ada pula kendala validasi melalui sistem yang digunakan sehingga mengakibatkan keterlambatan data.
Kendala lainnya, kata Adrian, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di daerah sehingga alokasi kebutuhan di tiap pemda tidak valid.
Adrian berharap pemerintah daerah terus menggenjot pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani Covid-19.
“Mereka sudah bertaruh nyawa, bertaruh risiko terpapar, tidak hanya dirinya dan keluarganya, namun kalau hak-haknya tidak diberikan, tentunya dikhawatirkan akan memunculkan demotivasi,” ucap dia.
Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 di tengah merebaknya varian Delta.
Hingga Senin, Indonesia memiliki lebih dari 2,9 juta kasus positif dengan penambahan 34.257 kasus baru dalam 24 jam terakhir.
Indonesia melaporkan 1.338 kasus kematian Covid-19 pada Senin, yang merupakan angka tertinggi selama pandemi.
Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan, total kasus kematian menjadi 74.920 orang.
Sumber: anadolu agency
