Jakarta, Gempita.co – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengatakan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia berisiko terhadap keamanan nasional.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri ada di dalamnya.
“Kalau benar (isu) itu dan sesuai kenyataan, maka risiko keamanan nasional semakin terlihat,” kata Yurianto dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa.
Dia melanjutkan, isu ini juga akan berdampak pada reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan program ini.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyatakan isu ini harus segera ditelusuri dan diklarifikasi kebenarannya.
BPJS Kesehatan juga perlu menyiapkan rencana kontijensi dan antisipasi untuk mencegah kebocoran data agar tidak berkelanjutan.
Sebelumnya diberitakan, sebuah akun bernama Kotz menjual data penduduk Indonesia di “Raid Forums” seharga USD6.000 pada 12 Mei 2021.
Dia mengklaim memiliki 279 juta data penduduk, termasuk penduduk yang telah meninggal.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan data pribadi penduduk Indonesia yang bocor tersebut identik dengan data milik BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan ini kepada Badan Reserse Kriminal Polri.
“Kami telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Bareskim Polri. Tentu kami berharap fokusnya adalah pada peretasan, yang melakukan dugaan peretasan itu,” kata Ali Ghufron melalui konferensi pers virtual pada Selasa, seperti dilansir dari Antaranews.
