Diangkat Menjadi Komisaris Telkom, ini perkiraan Gaji Abdee Slank..

Gempita.co- Abdee Slank akan menerima gaji sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), setelah diangkat Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen Telkom.

Lantas, berapa gaji yang akan diterima Abdee sebagai komisaris Telkom?

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Dikutip dari Laporan Keuangan Telkom Tahun 2020, Minggu (30/5), besaran remunerasi atau gaji komisaris Telkom beragam.

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris Telkom ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara diganti Nomor PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan aturan tersebut, komponen remunerasi Dewan Komisaris Telkom terdiri atas gaji/honorarium, tunjangan, serta tantiem atau insentif kinerja.

Sepanjang tahun 2020, total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris mencapai Rp 96 miliar yang diberikan kepada 16 orang.

Untuk komisaris utama, besaran remunerasi yang diterima sebesar Rp 9,86 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas honorarium dan tunjangan lainnya sebesar Rp 3,81 miliar dan tantiem sebesar Rp 6,06 miliar.

Sementara, untuk komisaris independen nilai gaji yang diterima bergam, yakni mulai dari Rp 1,49 miliar sampai dengan Rp 11,31 miliar.

Jumlah tersebut tergantung dari besaran tantiem yang diterima oleh pejabat komisaris independen yang bersangkutan.

Sementara untuk jabatan komisaris, besaran remunerasi yang diterima sekitar Rp 1,48 miliar sampai Rp 8,86 miliar.

Dengan demikian, gaji Abdee sebagai Komisaris Independen Telkom jika mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2020 sekitar Rp 1,49 miliar sampai dengan Rp 11,31 miliar.

Jumlah tersebut nantinya tergantung apakah ia akan mendapatkan tantiem atau tidak.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali