Gempita.co – Untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawainya.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, 21 Juni 2023. Silmy meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai turut berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan publik karena pegawai dapat
melakukan pekerjaannya dengan tenang.
“Peningkatan kesejahteraan pegawai ini penting karena setelah kita bandingkan dengan Kementerian Keuangan di pajak atau bea cukai, terus kemudian di Kepolisian atau TNI, ini ada
tunjangan kemahalan, tunjangan perbatasan, kemudian ada insentif dalam konteks upah pungut, PNBP.
Di sini (Direktorat Jenderal Imigrasi) tidak, kita belum merasakan itu”, ungkap Silmy.
Usulan peningkatan kesejahteraan pegawai ini bukan tanpa sebab. Silmy bercerita bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke beberapa kantor Imigrasi yang berada di perbatasan darat.
Silmy melihat bahwa keadaan pegawai Imigrasi jauh dari kata layak karena salah satunya banyak yang
belum memiliki rumah dinas. Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya
untuk mendorong pengadaan rumah atau komponen tunjangan sewa rumah bagi pegawai
Imigrasi yang bertugas di perbatasan.
“Saya sedang dorong pengadaan rumah atau pembangunan rumah. Kalau seandainya tidak
diberikan rumah, paling tidak diberikan tunjangan sewa rumah”, jelasnya.
Usulan peningkatan
kesejahteraan pegawai juga dilandasi oleh capaian realisasi PNBP
keimigrasian di tahun 2022 dan 2023 yang melampaui target.
Silmy memaparkan bahwa di tahun 2022, Imigrasi berhasil menyumbang Rp 4,6 triliun atau 231% capaian dari target Rp 2 triliun PNBP.
Hingga akhir Mei 2023 realisasi PNBP keimigrasian telah mencapai Rp 3,15 triliun atau 132,7% dari target. Hingga
akhir tahun, Silmy optimis dapat meraup PNBP mendekati Rp 7 triliun.
