Yangon, Gempita.co – Militer Myanmar setelah kudeta mengambil kekuasaan dan mengangkat 11 pejabat di kabinetnya.
Militer Myanmar di statemennya menyatakan, pemilu parlemen baru akan digelar setelah satu tahun masa darurat dan pemerintahan junta akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah baru.
Militer Myanmar Senin mengambil kekuasaan di negara ini melalui kudeta lunak dan menangkap sejumlah petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) termasuk Presiden Win Myint dan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai.
Menyusul kudeta ini, diterapkan kondisi darurat di seluruh wilayah Myanmar.
Alasan kudeta militer Myanmar adalah terjadi kecurangan di pemilu parlemen November 2020 di mana Partai NLD mengaku sebagai pemenang.
Setelah Aung San Suu Kyi mengklaim meraih 83 persen suara di pemilu parlemen November lalu, militer negara ini menuding NLD melakukan kecurangan di pemilu parlemen dan dengan mengajukan pengaduan ke komisi pemilu, militer menuntut penyidikan di masalah ini, namun komisi pemilu menolak pengaduan militer.
Berdasarkan konstitusi Myanmar, 25 persen kursi di parlemen milik militer dan tiga menteri di kabinet pemerintah berkuasa juga ditunjuk oleh militer.
Di pemilu parlemen bulan November lalu, partai di bawah militer hanya mampu meraih enam persen suara, di mana masalah ini menurut petinggi militer membuat posisi lembaga ini dan konstitusi melemah.
Dengan alasan ini, militer Myanmar sebelum kudeta juga memperingatkan bahwa jika pengaduan terkait kecurangan pemilu tidak diselidiki maka mereka akan bertindak.
Beberapa jam setelah kudeta dan penangkapan pemimpin partai berkuasa di negara ini, banyak negara dan lembaga dunia langsung menunjukkan respon atas peristiwa ini dan seraya mengecam serangan terhadap demokrasi, mereka menuntut pembebasan segera tokoh NLD yang ditangkap.
Mengingat luasnya respon asing terhadap kudeta militer Myanmar dan represi potensial seperti sanksi terhadap pemerintah yang muncul dari kudeta serta penangguhan potensial keanggotaan negara ini di berbagai organisasi regional dan internasional, muncul pertanyaan seberapa besar ketahanan militer dan pemerintah junta militer di negara terhadap dampak dari kudeta mereka?
Mengingat bahwa pemerintahan kudeta oleh militer secara rutin menjadi sasaran kemarahan politik internasional di negara mana pun, bahkan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan negara kudeta pun khawatir tentang kerja sama politik dan ekonomi dengan negara tersebut.
Mengingat kedekatan politik dan ekonomi antara Myanmar dan CIna khususnya kesamaan pemerintahan kedua negara, namun militer Myanmar tidak dapat berharap atas dukungan dan kerja sama Beijing di kondisi pasca kudeta di negara ini. Khususnya Cina tidak bersedia menempatkan dirinya menjadi sasaran negara-negara Barat bahwa Beijing tidak memperhatikan tolok ukur HAM dan prinsip demokrasi.
Dengan demikian diprediksikan pemerintah yang muncul dari kudeta militer Myanmar akan sangat rentan dan mungkin represi lokal dan asing akan membuat kondisi darurat berakhir cepat dan penyelenggaraan pemilu dini di negara ini.
Sumber; parstoday
