Gempita.co – DPR RI menyiapkan skenario rencana pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, usai kunjungannya langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kunjungan ini merupakan acuan bagi Setjen DPR RI untuk menyiapkan skenario terkait perpindahan ke IKN, koordinasi dengan pihak terkait, termasuk meninjau persil Gedung DPR di IKN,” ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam rilis Tim Komunikasi Otorita IKN di Samarinda, Minggu 17 September 2023.
Sehari sebelumnya, Sabtu (16/9) saat Indra bersama tim berada di kawasan IKN, ia menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan juga untuk melengkapi diskusi yang sudah dilakukan bersama Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kunjungan kami ini tentu memiliki banyak tujuan, terutama untuk memastikan pembangunan di kawasan parlemen yang menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami perlu melihat langsung proses dan capaian pembangunan IKN, termasuk target ke depan,” katanya.
Sedangkan Sekretaris Otorita IKN (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwidjaya, menyambut baik kunjungan rombongan dari Setjen DPR RI tersebut dilanjutkan dengan diskusi.
“OIKN harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan harus diperhatikan secara detail, sehingga kami perlu masukan dan koordinasi yang baik dengan banyak pihak, terutama dari Setjen DPR RI sebagai pihak parlemen untuk menyiapkan perpindahan lembaga ke IKN,” kata Jaka.
Ia menilai koordinasi merupakan hal penting dan harus dilakukan terus menerus, supaya semua pihak bisa memahami apa yang menjadi syarat sesuai peraturan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di IKN.
“Masukan dari hasil diskusi dalam kunjungan tim dari Setjen DPR RI ini segera disampaikan ke lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pembangunan dan penyediaan lahan di IKN,” kata Jaka.
Dilansir dari laman Antaranews, turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna A Safitri, Deputi Bidang Persidangan DPR RI Suprihartini, dan Sumariyandono selaku Deputi Bidang Administrasi DPR RI.