GAPMMI: Siap-siap Tahun Depan Harga Makanan Naik hingga 50 Persen

ilustrasi

Jakarta, Gempita.co – Persoalan ekonomi global, termasuk inflasi di China, sepertinya berimplikasi terhadap perekonomian nasional. Bahkan, tanah air dipastikan akan ‘ditarik’ dalam pusaran krisis global.

Isu atas kenaikan harga makanan dan minuman itu juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Kenaikan harga pangan ini dipastikan tak bisa dihindari.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Menurut Ketua GAPMMI, Adhi S Lukman, kenaikan harga pangan itu dipicu oleh dampak pandemic. Sehingga, mengakibatkan krisis ekonomi, krisis kontainer, harga komoditi naik, hingga semua bahan pangan terdongkrak naik.

Kata dia, angka producer price index (PPI) melonjak, sehingga menjadikan rekor inflasi di China dalam 26 tahun terakhir, terutama dari sisi harga produsen.

“Mau tidak mau akan menaikkan harga. Saya lihat kenaikan harga tidak bisa hindari, dari perkiraan saya 5%-7% yang akan dimulai pada tahun depan,” ujarnya, Rabu (17/11).

Sementara, Biro Statistik Nasional China mengungkapkan, PPI Negeri Panda di Oktober 2021 melonjak di angka 13,5% pada Oktober, naik jika dibandingkan dari tahun lalu (yoy), dan meningkat dari level 10,7% pada September lalu.

Dengan begitu, ditambahkan Adhi, beberapa perusahaan makanan minuman sudah mulai memberikan informasi soal kenaikan harga, yang dimulai pada Januari 2022. Terlebih, produk makanan yang berbahan dasar jagung, kedelai, susu dan gula. Pasalnya, harga komoditas tersebut kini sedang merangkak naik.

Ditambah lagi kenaikan pajak PPN untuk makanan dan minuman olahan. PPN naik 1%, kini menjadi 11% di April 2022.

“Bahan pangan bahkan naik 50%-60%, sementara minyak nabati itu naik 60% bahkan gula juga naik mencapai 50%, dilanjutkan krisis energi tidak bisa dihindari, dimana energi juga berkaitan erat dengan bahan pangan,” ungkapnya.

Dua tahun terakhir, tambah dia, produsen makanan dan minuman memang mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, beban semakin berat di dalam biaya produksi, sehingga harus dilakukan efisiensi untuk tetap bertahan.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali