Gara-gara Covid-19 Politik di Malaysia Makin Panas!

Kuala Lumpur, Gempita.co – Tidak sejalan lagi dengan kebijakan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menetapkan Malaysia sebagai negara dengan status darurat Covid-19, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, memutuskan mundur.

Shamsul menyampaikan keputusan mundur tersebut dilandasi dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, mematuhi komitmen partainya di UMNO yang selama ini menolak keras kebijakan tersebut.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Sebagai informasi, selama ini partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menjadi salah satu partai yang mendukung pemerintahan, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Namun saat ini mereka menarik dukungannya, dan berbalik menjadi oposisi.

Shamsul menegaskan Kabinet Menteri Pemerintahan Federal saat ini sudah berubah. Mereka dinilai lebih mementingkan aspek kepentingan politik daripada kemanusiaan. Sedangkan konsekuensi jika status darurat covid-19 tersebut berjalan, maka akan berakibat fatal bagi masyarakat.

“Setelah mempertimbangkan pendirian dan keputusan partai, sebagai anggota UMNO yang patuh dan setia kepada partai, saya mengundurkan diri dari Kabinet Menteri Pemerintahan Federal,” kata Shamsul sebagaimana dilansir Malay Mail dari Times Indonesia di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Dilaporkan, akibat kebijakan penetapan status darurat covid-19 tersebut Raja Malaysia, Sultan Abdullah Shah juga ikut bersuara. Dia mendesak Muhyiddin segera mencabut status tersebut. Alasannya akan membuat masyarakat teraniaya secara ekonomi dan kondisi dalam negeri akan kacau.

Raja menginginkan pemerintah merundingkan nasib status darurat nasional yang seharusnya selesai pada 1 Agustus itu dengan pihak parlemen. Tujuannya agar mencapai solusi kebijakan apa yang seharusnya diambil untuk kepentingan nasional.

Namun, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa mereka tak perlu merundingkan penetapan status darurat itu dengan parlemen. Mereka tidak mendengarkan perintah dari Raja dan dinilai sangat keterlaluan.

Muhyiddin pun dikabarkan secara sepihak telah mendeklarasikan penghentian status darurat. Keputusan ini, tentu menyulut kemarahan berbagai pihak. Termasuk pihak oposisi.

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, bersama mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad sempat menyuarakan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Muhyiddin, karena dinilai gagal dalam menangani pandemi covid-19 di Malaysia.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali