Gawat! Rapid Test Masal Belasan Penumpang KRL Bogor-Jakarta Reaktif Covid-19

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat meninjau pelaksanaan rapid test dalam operasi gabungan di Stasiun Bojong Gede, Jumat (26/6). (Foto/Hms Pemprov Jabar)

Bandung, Gempita.com – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat menemukan belasan penumpang Kereta Commuter Line Bogor-Jakarta reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test di Stasiun Bogor dan Bojong Gede.

Hasil tersebut diperoleh setelah Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 menggelar operasi gabungan tes COVID-19 di kedua stasiun tersebut sebagai upaya deteksi dini untuk menekan potensi penyebaran COVID-19, khususnya dari para penumpang kereta, Jumat (26/6) lalu.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Koordinator Sub Divisi Pengawasan Massa dan Penegakan Aturan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Dedi Taufik mengatakan, dalam operasi gabungan ini pihaknya menyediakan sekitar 1.000-1.500 rapid test dan swab test. Berdasarkan hasil tes, pihaknya menemukan 15 penumpang kereta reaktif COVID-19 dari total 857 penumpang yang menjalani rapid test.

“Mereka yang reaktif langsung melaksanakan swab test. Pemeriksaan sampel ada yang dilakukan di Labkesda Jabar dan di mobil PCR,” ujar Dedi, Sabtu (27/6/2020).

Dedi menyatakan, tes masif efektif menyaring pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Provinsi Jabar, khususnya untuk cegah munculnya kasus impor (imported case). Meskipun begitu, kata Dedi, menumbuhkan kedisiplinan para pelaku perjalanan dalam menerapkan protokol kesehatan jauh lebih penting dalam penanganan COVID-19 di Jabar.

“Kedisiplinan dan kewaspadaan harus tetap kami tingkatkan. Produktivitas kami tingkatkan, tetapi tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan perlu melalui protokol kesehatan,” tegasnya.

Senada, Koordinator Sub Divisi Sterilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Hery Antasari menilai, tes masif dan operasi gabungan dapat memicu kedisiplinan masyarakat, seperti memeriksa kondisi kesehatannya masing-masing atau mempersiapkan masker maupun hand sanitizer sebelum bepergian.

“Masyarakat yang akan melakukan perjalanan akan siap-siap dengan protokol kesehatan dan mengantisipasi agar tidak diputar balik. Mereka tidak akan nekat melakukan perjalanan dalam kondisi tidak sehat. Itu yang terpenting,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Siska Gerfianti menyatakan, tes masif digelar sebagai pendeteksian dini mengingat mobilitas warga Jabar yang keluar-masuk DKI Jakarta di kedua stasiun itu terbilang tinggi.

“Kami akan mengecek selalu pintu-pintu masuk ke Jabar. Seperti pekan lalu, kami menggadakan operasi gabungan dan tes masif di kawasan puncak,” katanya.

Menurut Siska, tes masif di pintu masuk Jabar, seperti stasiun dan terminal akan rutin dilaksanakan untuk mendapatkan data epidemiologi secara komprehensif. Data itu, kata Siska, bakal menjadi landasan dalam mengambil keputusan.

“Berapa kali seminggu (lakukan tes masif) dan berapa orang (yang harus tes masif), sehingga kami bisa memberikan reasoning apakah protokol kesehatan sudah cukup atau apakah moda transportasi ini cukup aman digunakan sebagai sarana orang melakukan perjalanan,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di Provinsi Jabar tidak diperpanjang, kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

“Seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB, sudah diputuskan kita semuanya 100 persen melaksanakan AKB kecuali Bodebek,” ujar Ridwan Kamil di sela kegiatan rapid test masif yang digelar Badan Intelejen Negara (BIN) di Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (26/6).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menekankan, meskipun PSBB tidak dilanjutkan, namun setiap daerah di Jabar tetap harus mewaspadai potensi penyebaran COVID-19 melalui kebijakan masing-masing kepala daerahnya.

“Walau judulnya AKB, tapi kewaspadaan tidak turun. Improvisasi lokalisir di desa/kelurahan di skala mikro pembatasan tetap dilakukan. Skala Jabar dihentikan dan dilanjutkan dengan kebijakan lokal,” jelasnya.

Dia pun memastikan, pengetesan masif akan terus dilaksanakan, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, kemudian kawasan wisata dan titik-titik keberangkatan dan kedatangan antardaerah, seperti terminal dan stasiun.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali