Jakarta, Gempita.co – Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, melantik sekaligus pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BKKBN di Auditorium BKKBN, Jakarta, Kamis (11/6). Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya BKKBN dan disiarkan secara langsung melalui live streaming BKKBN.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik:
- Drs. Asmar, M.Si (Kaper BKKBN Sulawesi Tenggara)
- Martin Suanta, SE, M.Si (Kaper BKKBN Jawa Tengah)
Saksi : - Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.RepSC, PhD (Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan)
- Nofrizal, SP, MA (Deputi ADPIN)
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi adalah bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai.
Pelaksanaan mutasi merupakan upaya untuk menata kembali para pejabat sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemampuan dan potensi yang dimiliki serta membawa kesegaran dalam organisasi di lingkungan BKKBN.
Dalam kesempatan ini, Kepala BKKBN, Hasto menyampaikan Para Pejabat Tinggi Pratama mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi pemerintah, karena sebagai pejabat yang menjembatani dan mengoperasionalkan kebijakan Program Bangga Kencana antara Pusat dan Daerah.
“Kita sebagai pemimpin harus mempunyai rasa yaitu bekerja dari hati nurani, cipta yaitu harus penuh dengan intelektual, membutuhkan kecerdasan, dan karya yang membutuhkan kerja keras,” kata Kepala BKKBN.
Dijelaskannya, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kita harus tetap memberikan pelayanan prima tetapi tetap aman dari Covid-19, yang mengutamakan kebersihan, keselamatan dan keamanan.
“Kita pun harus menciptakan sistem yang berbasis gotong royong, mengutamakan ZI/WBK dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, para pejabat yang baru dilantik harus tetap memiliki Program 100 hari kerja untuk mendukung ZI/WBK dan wajib didokumentasikan,” ungkap Hasto.
“Pemimpin memang tidak bisa jadi Pahlawan, tapi kita bisa menjadi individu yang ikhlas, visioner, dan sederhana. Memudahkan masalah jadi sederhana, karena semua yang sederhana akan menjadi lebih mudah,” tambahnya.
Hasto mengungkapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB meliputi:
- Meningkatkan Akses, Kualitas, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta menguatkan Tata Kelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Banggakencana)
- Meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan.
- Meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, berharap ada langkah konkrit dalam pembangunan kependudukan yang bisa menunjang pembangunan dan keluarga berencana.
