Indonesia Belum Akui Pemerintahan Taliban, Kenapa?

Perundingan damai Taliban dan AS di Doha, Qatar - Foto: Istimewa

Jakarta, Gempita.co – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dikutip VoA, Minggu (29/8) menjelaskan pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.

“Apakah mereka bisa membangun satu pemerintahan atau satu sistem politik yang inklusif. Tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjadi catatan penting buat Indonesia dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa. Jadi hal-hal itu kita harapkan bisa tercapai karena itu akan menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan bagi perkembangan Afghanistan dari sekarang dan ke depan,” kata Faizasyah.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Tak Otomatis Akui Pemerintahan Taliban

Menurut Faizasyah, kunjungan Retno ke kantor Biro Politik Taliban di Doha tidak otomatis berarti pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Faizasyah menambahkan membangun komunikasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan terbaru di Afghanistan.

Apalagi Retno juga sudah banyak berinteraksi dengan Taliban dalam beragam pertemuan membahas proses perdamaian di Afghanistan.

“Pertemuan kemarin adalah bagian dari katakanlah membangun komunikasi untuk mengetahui lebih khusus lagi apa rencana ke depan dari pihak Taliban dan dari sisi lain juga menyampaikan sisi pandangan Indonesia yang kita harapan bisa diperhatian dan diimplementasikan oleh pihak Taliban,” kata Faizasyah.

Faizasyah mengungkapkan pertemuan antara Retno dan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban itu berlangsung lebih dari sejam. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas antara kedua pihak.

Faizasyah menyebutkan Retno menyampaikan harapan pemerintah Indonesia kepada Taliban dan pihak Taliban juga menjelaskan mengenai rencana mereka ke depan dalam memerintah Afghanistan.

Faizasyah mengakui ketiga tuntutan disampaikan Retno dalam pertemuan dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha tersebut juga menjadi harapan masyarakat internasional. Namun dia mengatakan pemerintah Indonesia berharap Taliban tidak lagi seperti dua daswarsa lalu ketika berkuasa untuk pertama kalinya di Afghanistan.

Sumber: voa

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali