Indonesia Mendapat Bantuan Fiskal Rp6 Triliun dari Jepang

Presiden Joko Widodo (dua dari kanan) Ibu Iriana Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (ketiga dari kiri) beserta Ibu Mariko Suga (kiri) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 20 Oktober 2020. (Foto Sekretariat Presiden - Anadolu Agency)

Jakarta, Gempita.co – Indonesia mendapat bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen atau sekitar Rp6 triliun dari Jepang.

Pemberian pinjaman tersebut disampaikan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga seusai melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan bantuan fiskal tersebut untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana mengingat dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

“Jepang juga akan mendorong lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan medis,” kata Suga di Istana Bogor, Jawa Barat.

Selain itu untuk mengkonkritkan kerja sama pertahanan dan keamanan, Indonesia-Jepang sepakat mengadakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara dalam waktu dekat untuk mempercepat pembahasan pengalihan teknologi pertahanan dan mendorong pengembangan sumber daya manusia serta penegakan hukum di laut.

Jepang juga meminta kerja sama dengan Indonesia terkait dengan penculikan warga Jepang oleh Korea Utara segera bisa diselesaikan.

“Jepang akan bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini berlandaskan kemitraan strategi negara kita yang diperkokoh dengan kunjungan saya kali ini ,” jelas Suga.

Terkait dengan proyek-proyek pembangunan di Indonesia, Jepang memastikan untuk tetap melanjutkan kerja sama di bidang infrastruktur seperti MRT, kereta cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar dan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali