Gempita.co – Sejak Januari hingga Oktober 2023, informasi hoaks terkait Pemilu meningkat 10 kali lipat.
“Sepanjang tahun 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di Media Center Kemkominfo Jakarta, Jumat ( 27/10/2023).
Budi menjelaskan, peningkatan penyebaran hoaks dan disinformasi secara signifikan terjadi sejak Juli 2023 dengan 14 hoaks Pemilu. Sementara di bulan Juni tercatat 9 hoaks, bulan Mei 5 hoaks, dan bulan April 1 hoaks Pemilu.
“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang dikelola Meta. Saat ini kami telah mengajukan take down (menurunkan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.
Budi menyatakan, kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, adanya hoaks mengenai pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.
“Sebagai salah satu bentuk disinformasi akibat pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga,” kaya Budi.
Menkominfo menyebut beberapa contoh hoaks terkait pemilu yang beredar di platform digital. Seperti disinformasi Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai Presiden setelah MK kabulkan batas usia.
Kemudian, disinformasi lain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perihal ini, KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena ingin menjegal Anies Baswedan.
“Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapre isu hoaks dan disinformasi yang kami juga temukan menyasar reputasi KPU. Begitu juga penyelenggara Pemilu lainnya sehingga menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita,” ujarnya dikutip RRI.
