Megapolitan

Jadi Perbincangan Netizen, Ahok Kembali Bersuara Soal Banjir di Jakarta

Basuki Tjajaja Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta, Senin (20/2/2017) lalu

Jakarta, Gempita.co – Saat banjir kembali melanda Jakarta, hari ini, nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok jadi perbincangan netizen.

Komisaris Utama Pertamina ini pun trending topic di Twitter terkait banjir Jakarta.

Banyak yang membandingkan cara Ahok menangani banjir saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dengan Anies Baswedan.

Soal banjir di ibu kota, Ahok kembali membuka suara. Menurutnya penanganannya diperlukan gerak cepat untuk mengatasinya. Dari pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, harus segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sementara Pemprov DKI membenahi daerah aliran sungai (DAS).

“Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar,” ujar Ahok dilansir dari detik.com, Sabtu (20/2/2021).

“Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, apalagi rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS,” sambung dia.

Ahok mengatakan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi. Misalnya saja dengan membangun rusun dengan harga terjangkau.

“Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu, mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP, mana bisa cicil pokoknya,” paparnya.

Kembali terkait penanganan banjir, Ahok menyatakan sebaiknya Anies dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.

“Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada. Dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja,” paparnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top