News

Juru Bicara Satgas Ungkap Penyebab Kasus Aktif di Lima Provinsi Ini Naik..

Gempita.co- Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito membeberkan lima provinsi yang mengalami tren kenaikan kasus aktif COVID-19 selama empat minggu.

“Lima provinsi ini menjadi perhatan karena tidak hanya kasuas aktifnya yang mnegelami tren kenaikan, namun juga angkanya melebihi persen kasus aktif nasional,” kata Wiku dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 6 Mei.

Wiku menyebut, kenaikan kasus aktif di lima provinsi ini disebabkan penurunan konsistensi warganya dalam menjaga jarak. Provinsi tersebut adalah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Kepatuhan jaga jarak di Riau turun 5 persen yang mengakibatkan kasus aktif naik 6 persen. Kepatuhan jaga jarak di Kepulauan Riau turun 4 persen yang mengakibatkan kasus aktif naik 8 persen.

Kepatuhan jaga jarak di Sumatera Barat turun 2 persen yang mengakibatkan kasus aktif naik 2 persen. Kepatuhan jaga jarak di Sumatera Selatan turun 3 persen yang mengakibatkan kasus aktif naik 2 persen. Kepatuhan jaga jarak di Sulawesi Tengah turun 30 persen yang mengakibatkan kasus aktif naik 1 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat teradap protokol kesehatan terutama menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara signifikan berpengaruh terhadap kasus aktif di suatu wilayah,” jelas Wiku.

Lebih lanjut, Wiku menyebut kepatuhan protokol kesehatan seharusnya dapat selalu ditingkatkan dan dipantau melalui posko di tinggkat desa atau kelurahan.

Di lima provinsi yang tadi disebutkan, masih sedikit jumlah posko yang melaporkan kinerjanya yaitu baru sekitar 40 sampai dengan 80 posko yang terbentuk.

Sedangkan provinsi lainnya seperti Aceh, bisa membentuk pokso dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah tersebut, kata Wiku, terbukti kasus aktifnya mengalami penurunan yang konsisten selama empat minggu.

“Mengingat peran posko yang sangat penting dalam memanatau kepatuhan masyarkat, saya minta kepada pimpinan daerah untuk segera membentuk posko sesuai dengan landasan hukumnya dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top