Jakarta, Gempita.co-
Warga Indonesia akan mulai mendapatkan vaksin anti Covid-19 pada November 2020 ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mengusulkan warga Kota Depok disusul empat wilayah di Bodebek untuk diprioritaskan mendapatkan vaksin impor tersebut.
“Jadi dalam situasi pandemi ini ada dua golongan yaitu sembuh dengan obat ada yang sehat karena imunnya kuat oleh vaksin. Jadi kalau mau hidup normal kayak dulu jadi harus ada vaksin-vaksin,” kata dia pada jumpa pers di Depok, kemarin.
Menurut Ridwan, vaksin yang akan hadir di Indonesia pun terbagi dua. Yang pertama vaksin yang dibeli oleh pemerintah pusat yang bulan depan akan datang ke Indonesia serta vaksin yang saat ini tengah diujicoba di Indonesia dan akan diproduksi di Biofarma yang diperkirakan bisa digunakan pada Januari 2021.
“Untuk vaksin yang akan datang bulan depan kemungkinan saya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa kota pertama atau warga yang mendapat vaksin itu adalah warga Kota Depok. Cuman tetap tidak bisa 100% harus bertahap,” kata Ridwan.
Tahapan pemberian vaksinnya, lanjut dia, mulai dari kelompok yang paling riskan yaitu misalnya tenaga kesehatan, TNI, Polri yang bertugas dan wartawan.
“Dan yang lain-lain nanti masuk kelompok kedua dan seterusnya mendapatkan vaksin. Jadi kalau tidak ada halangan usulan saya disetujui maka bulan depan, bulan November warga Depok sudah ada yang divaksin oleh vaksin yang pertama yaitu vaksin yang dibeli oleh pemerintah dari luar negeri,” ujar dia.
Terkait jumlahnya, kata Ridwan, dia akan rapat Rabu ini dengan pemerintah pusat.
“Mohon doanya warga Depok karena memang Bodebek ini penyumbang kasus harian Jawa Barat yang paling banyak. Suka tidak suka realitanya seperti itu.
Nanti Kota Bogor, kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi selanjutnya tapi dimulai dari Depok kita dahulukan mendapatkan vaksin,” ujar dia.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ridwan pun menuturkan hasil rapat dengan Kemenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui video conference.
“Tadi Pak Luhut lebih memastikan salah satu kekurangannya di Bodebek ini melacak orang yang terduga Covid- 19. Misalnya satu Covid-19 baru kelacak rasio maksimal 6, sedangkan Jakarta 8. Padahal idealnya 30 orang harusnya ini kena pelacakan,” kata dia.
Diaku dia, saat ini mereka yang terdiagnosa dilacak tapi kecepatan masih kurang hanya maksimal Jawa Barat 6.
“Dengan kondisi tersebut sedang kita tingkatkan satu inovasinya yang saya siapkan. Jadi setiap kafe, restoran, kantor itu harus ada kertas yang ada QR Code setiap yang datang harus ngabsen. Suatu hari dia kena maka yang dalam satu waktu pernah ke gedung itu bisa ketahuan oleh sistem,” tutur dia.
“Itulah cara canggih yang akan kita terapkan mungkin dalam dua minggu saya minta Depok jadi salah satu pertama yang menerapkan itu karena kelemahannya di situ karena kebanyakan 80 persen orang tidak bergejala,” ucap Ridwan menambahkan.
