GEMPITA.CO- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak sepakat dengan adanya perebutan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama kelompoknya.
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik pada akun Twitter pribadinya, Jumat, 12 Maret 2021, mengatakan, putri Bung Karno itu pasti memahami legitimasi moral historis PDIP sebagai partai korban otoritarianisme orde baru.
“Bahkan Ibu Megawati tak bakal menyetujui ambil alih paksa Partai Demokrat. Ibu Mega pasti memahami, legitimasi moral historis PDIP sebagai Partai korban otoritarianisme Orde Baru,” cuit Rachland.
Sama halnya dengan Demokrat, lanjut dia, PDI Perjuangan akan hancur bila kadernya mengabsahkan KLB ilegal Deli Serdang. Itu sama saja dengan bunuh diri politik.
“Akan hancur bila kader PDIP mengabsahkan KLB ilegal Deli Serdang. Itu seperti bunuh diri politik,” tegasnya.
Pada cuitan sebelumnya pun, Rachland dengan terang-terangan meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut.
Dengan sikap tersebut, Moeldoko melepaskan Presiden Jokowi dari sentimen negatif publik yang menganggap pemerintah membiarkan tindak kudeta yang dilakukan oleh bawahan presiden sendiri.
“Jalan terbaik bagi @GeneralMoeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB Ilegal. Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik. Ini juga cara yang memberi Presiden alasan untuk mempertahankannya di istana,” papar Rachland.
Moeldoko resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Moeldoko terpilih aklamasi mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
Pimpinan sidang, Jonni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
Sehingga dengan keputusan tersebut maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mereka nyatakan sebagai Ketum demisioner.
