Gempita.co – Dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu mengikuti Rapat Teknis Keimigrasian terkait pembentukan Tim Operasi Intelijen Keimigrasian “KRESNA” secara virtual pada Selasa, 4 Juli 2023.
Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Bali, Kepala Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kasi Wasdakim Kanim Kelas I TPI Denpasar, dan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kanim Denpasar.
Koordinator Penyelidikan dan Operasi Intelijen, Komang Trisna Diatmika menyampaikan adanya kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung sebagai langkah awal pembentukan Tim Operasi Intelijen Terpusat Keimigrasian “KRESNA”.
Adapun kerjasama dan kolaborasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang membutuhkan partisipasi dari Kantor Wilayah bersama UPT Imigrasi dalam memberikan informasi, berupa bahan keterangan agar nantinya dapat menjadi rekomendasi ke pimpinan dalam mendapatkan penyelesaian masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di seluruh Indonesia.
Anggiat Napitupulu menyatakan dukungan bagi Ditjen Imigrasi dengan memberikan data awal terkait tindak pidana TPPO di Bali. Selain itu, penyampaian apresiasi adanya kegiatan Rapat Teknis Keimigrasian dapat menjadi langkah strategis dan tindakan cepat tanggap menyelesaikan permasalahan TPPO.
Anggiat mengungkap bahwa dengan adanya pembentukan tim operasi ini menunjukkan komitmen serius dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melawan tindak pidana perdagangan orang.
“Tim ini akan melakukan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengumpulkan intelijen, menganalisis data, dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk mencegah dan menghentikan praktik TPPO” kata Anggiat.
Diharapkan bahwa dengan kehadiran Tim Operasi Intelijen Keimigrasian “KRESNA” akan meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap TPPO.
“Apalagi Bali sebagai tujuan wisata populer di Indonesia sering menjadi target bagi pelaku perdagangan orang, oleh karena itu, upaya ini sangat penting dalam melindungi masyarakat dan menjaga keamanan wilayah tersebut”ujar Anggiat.
