PROBOLINGGO, Gempita.Co-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan sejumlah bantuan stimulus untuk nelayan Probolinggo, Jawa Timur. Bantuan tersebut berupa bantuan sarana pemasaran perikanan berupa 3 unit kendaraan roda tiga berinsulasi senilai Rp163.500.000,- dan 1 unit chest freezer senilai Rp4.196.500.
Disamping itu KKP juga memberikan bantuan 1.000 paket sembako untuk nelayan dan bantuan permodalan kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan. Tercatat penyaluran KUR bidang Perikanan Tangkap tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur telah mencapai total Rp19,63 miliar untuk 452 orang debitur.
Zaini mengatakan pandemi Covid-19 selama kurang lebih 8 bulan ini telah memberikan dampak yang sangat luas. Dari yang awalnya hanya soal penyakit, namun saat ini sudah mengarah ke aspek ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.
“Kita bersama Komisi IV DPR akan senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa kita dapat melalui segala bentuk cobaan ini dan kembali berkumpul dan beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya,” ujar Zaini saat memberikan sambutan dalam kegiatan bakti nelayan dan kunjungan kerja KKP dan Komisi IV DPR RI Paiton, Probolinggo hari ini.
Ia menegaskan nelayan Indonesia harus menjadi nelayan yang maju. Ia ingin agar para nelayan Indonesia dapat berkarya dan berhasil di negeri sendiri dengan potensi perikanan yang melimpah.
“Kita harus berani menunjukkan kalau nelayan Indonesia itu bukan nelayan yang bodoh dan miskin. Teknologi yang ada harus dimanfaatkan misalnya menggunakan ATM dan fitur-fitur perbankan. Pendapatan nelayan saat ini di atas UMR, rata-rata pendapatan kapan 2 GT saja bisa mencapai Rp6 juta,” urai Zaini.
Zaini juga menekankan agar nelayan mengetahui cara membangun kapal, menangkap dan penanganan ikan yang baik. Ikan dengan kualitas bagus tentu juga berpengaruh terhadap harga jualnya.
“Anak nelayan juga harus diberikan pengetahuan yang dikembangkan dengan baik. Harus berpendidikan. Berprofesi sebagai nelayan itu bagus dan menjanjikan. Kita ubah pemikiran kalau nelayan itu tidak miskin dan mampu berhasil,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan agar nelayan dapat tetap berusaha dan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan tetap bergulir, KKP telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya pelaksanaan perizinan yang cepat melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam dan bisa diakses selama 24 jam, penetapan protokol kesehatan di pelabuhan perikanan dan kapal perikanan, relaksasi cek fisik kapal perikanan, serta penyederhanaan dan relaksasi pelayanan kesyahbandaran seperti perpanjangan masa berlaku surat persetujuan berlayar (SPB).
Saat ini kredit usaha rakyat (KUR) dibawah 50 juta juga diberikan tanpa agunan, bunganya pun sudah turun dari 7% menjadi 6%. Oleh sebab itu ia berharap Dinas Kelautan dan Perikanan dapat turun dan mendata nelayan yang membutuhkan akses permodalan.
“KKP juga memiliki badan layanan usaha BLU LPMUKP, yang siap meminjamkan dana ratusan miliar rupiah yang bisa diakses oleh para nelayan. Jangan sampai dana BLU ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para nelayan yang semangatnya sangat luar biasa,” pungkasnya.
