KKP Kembangkan Bombana Jadi Kawasan Pesisir Tangguh

Foto:dokHumas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Jakarta, Gempita.co – Beberapa persoalan di kawasan pesisir di Indonesia, turut memberikan andil terhadap tingginya kerentanan bencana alam dan perubahan iklim di kawasan pesisir. Khusus di pesisir Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara perubahan garis pantai yang disebabkan perubahan alih fungsi mangrove kerap mengakibatkan banjir pesisir (rob) dari laut.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah melaksanakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di tiga desa yang terdapat di Bombana.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Plt. Dirjen PRL TB. Haeru Rahayu yang biasa disapa Tebe mengatakan bahwa program PKPT merupakan implementasi pengelolaan pesisir terpadu skala kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir.

“Kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, memfasilitasi sarana prasarana dan pentingnya meningatkan kemampuan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi lebih baik lagi,” ujar Tebe di Jakarta.

Foto:dokHumas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

“Program PKPT yang dilakukan adalah wujud intervensi KKP dalam penguatan di wilayah pesisir di Indonesia,” sambungnya.

Tebe menjelaskan, saat ini PKPT fokus pada tiga aspek. Pertama, aspek manusia, yaitu KKP melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim yang terjadi. Kedua, aspek siaga bencana dan perubahan iklim. Pada aspek ini, KKP membangun sarana prasarana siaga bencana.

“Terakhir ada aspek kelembagaan yang bertujuan agar masyarakat dapat aktif dan mandiri dalam organisasi,” jelasnya.

Pembangunan Sarana Prasarana

Secara terpisah, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil, Muhammad Yusuf, mengungkapkan, pada tahun 2020, KKP telah melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan dampak dari perubahan iklim.

Foto:dokHumas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Ia menjelaskan, sarana yang dibangun di antaranya peninggian jalan (embankment) sepanjang 560 meter, jalur evakuasi rabat beton sepanjang 331 meter yang dilengkapi dengan 4 unit rambu evakuasi sebagai perangkat kesiapsiagaan. Kemudian, pembangunan 1 unit pondok informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan luas bangunan 22 meter persegi.

“Bantuan program PKPT yang disalurkan KKP ini diberikan pada tiga kelompok penerima, yaitu Kelompok Bulu Sipong di Desa Tunas Baru, Kelompok Tunas Harapan di Desa Watumentade, dan Kelompok Harapan Baru di Desa Lantowua,” terang Yusuf.

Bukan hanya itu, menurut Yusuf KKP telah melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bencana dan perubahan iklim di kawasan pesisir, mengetahui cara simulasi evakuasi korban, dan pemahaman mengenai informasi cuaca.

Sumber: Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali