Jakarta, Gempita.co – Alokasi anggaran untuk membangun sektor perikanan budidaya mengalami peningkatan dari 1,08 triliun pada tahun 2020 hingga menjadi 1,2 triliun pada tahun 2021. Hal ini menjadi bukti keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun industri akuakultur dalam negeri. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta.
Sebagai informasi, sasaran produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan, sebelumnya di tahun 2020 sebesar 18,44 juta ton, sedangkan di tahun 2021 sebesar 19,47 juta ton. Sementara target untuk nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) juga mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 101, sementara di tahun 2021 sebesar 102.
Badan Pusat Statistik (BPS) merillis data kinerja ekonomi bulan Agustus 2020 atau tepatnya periode akhir kuartal II. Dalam rillis tersebut, BPS mencatat adanya capaian kinerja positif khususnya menyangkut Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang kembali stabil diangka ≥ 100. Bulan Agustus tercatat NTPi naik 0,19 poin dari bulan Juli yakni dari 100,40 menjadi 100, 59. Angka NTPi menjadi salah satu indikator utama adanya perbaikan daya beli masyarakat. Angka Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) juga tercatat naik 0,03 poin yakni dari 100,77 di bulan Juli menjadi 100,80.
Angka ini mengindikasikan ada perbaikan pada efisiensi produksi budidaya, sehingga ada penambahan nilai tambah margin keuntungan. Capaian NTPi yang dirilis BPS merupakan kabar baik di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda. Capaian tersebut merupakan dampak dari berbagai program stimulus langsung yang terus digelontorkan pemerintah.
“Penyusunan rencana kerja dan alokasi anggaran menjadi sebuah poin penting dalam menentukan arah kebijakan serta keberhasilan pencapaian target pembangunan perikanan budidaya ke depan. Apalagi dengan dijadikannya sektor perikanan budidaya sebagai andalan untuk menggerakkan perekonomian dalam bidang kelautan dan perikanan” jelas Slamet.
Slamet menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan subsektor perikanan budidaya dengan cara membangun sentra produksi akuakultur yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan devisa negara.
“Hal ini menjadi momentum penting untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh, serta membuktikan bahwa perikanan budidaya mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat” lanjut Slamet.
Slamet juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja tahun depan ada beberapa hal yang perlu untuk diprioritaskan seperti kegiatan yang menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan padat karya sebagai antisipasi dampak ekonomi bagi rakyat. Untuk itu, kegiatan bantuan seperti sarana maupun prasarana budidaya harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
“Prioritas berikutnya ialah pelaksanaan major project pembangunan revitalisasi tambak udang di daerah dengan produktifitas menguntungkan dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi percontohan dan penggerak masuknya investasi” ujar Slamet.
Slamet memaparkan pengembangan model usaha komoditas unggulan seperti kepiting, lobster, sidat, ikan hias dan ikan lokal serta pengembangan komoditas baru yang bernilai ekonomis tinggi seperti kobia dan udang merguensis masuk dalam poin prioritas berikutnya.
“Guna meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan diseminasi serta pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan UPT yang nantinya dapat juga menjadi contoh bagi UPT milik pemerintah daerah” beber Slamet.
Slamet juga menekankan mengenai pentingnya penguatan data dan informasi serta Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka peningkatan tata kelola perikanan budidaya. KKP sedang membangun big data yang diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat, akuntabel dan update di masa mendatang.
“Untuk kelancaran realisasi program yang telah dirancang, perlu strategi percepatan serta koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan dengan seluruh stakeholder tingkat pusat maupun daerah guna memastikan pembangunan perikanan budidaya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien” pungkas Slamet.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana sebagai tuan rumah kegiatan menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran perikanan budidaya Tahun 2021 yang dilakukan di wilayah kerjanya. Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini dapat turut membantu membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Bali yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Di tengah buruknya perekonomian daerah, sektor perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi ini. Bahkan dengan adanya pandemi ini, banyak masyarakat yang semula bekerja di bidang pariwisata beralih menjadi pembudidaya Rumput Laut, terutama untuk masyarakat di pulau-pulau” lanjut Made Sudarsana.
Made Sudarsana juga memaparkan potensi perikanan budidaya di Bali yang masih cukup luas, dan berbagai program bantuan pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan seperti budidaya ikan sistem bioflok berhasil menarik minat masyarakat di pelosok Bali.
“Kami haturkan terimakasih untuk bantuan dan perhatian yang diberikan KKP kepada masyarakat Bali secara umum maupun kepada pelaku usaha budidaya secara khususnya, dan kami siap bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun perikanan budidaya berkelanjutan di Provinsi Bali” tutup Made Sudarsana.
