Kulonprogo, Gempita.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan manajemen sendimentasi jadi solusi beropersinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di Kulonprogo, DI Yogyakarta. Pendangkalan alur lintasan kapal selama ini menjadi kendala pelabuhan belum beroperasi optimal.
“Saya konsultasikan dengan para ahli mengenai skema mana yang paling efisien dan hasilnya optimal,” ujar Menteri Trenggono saat meninjau langsung Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Jumat (12/3/2021) sore.
Menteri Trenggono datang ke pelabuhan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia turut membawa sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung dan pejabat eselon I kementeriannya.
Dari hasil kajian pihaknya, solusi yang bisa diterapkan adalah manajemen sendimentasi berupa rutin mengeruk pasir yang selama ini memenuhi alur lintasan lintasan kapal menuju pelabuhan.
Keuntungan lain dari skema pengerukan ini yakni pasir dapat dimanfaatkan menjadi komoditas bernilai ekonomis.
Menurut Menteri Trenggono, perbaikan alur yang mengalami sendimentasi harus segera dilakukan untuk menunjang peningkatan produktivitas perikanan di DIY. Pemanfaatan sumber daya laut di WPPNRI 573 nantinya juga bisa lebih optimal.
Sebagai informasi, WPPNRI 573 memiliki potensi tangkapan lestari sebanyak 500 ribu ton yang setara dengan Rp10 triliun per tahun. Ikan tuna dan cakalang merupakan komoditas dominan di perairan ini.
“Ini harusnya menjadi pusat ekonomi perikanan yang bagus karena sebelahnya ada bandara internasional. Kalau misal ini kita perbaiki dengan baik dan di belakangnya nanti ada industri perikanan, maka ekonomi di sini akan begerak,” tegasnya.
Skema manajemen sendimentasi berupa pengerukan pasir sudah disampaikan Menteri Trenggono kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang turut serta meninjau Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik skema pengerukan yang diusulkan Menteri Trenggono. Pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam dengan target sampai tiga bulan ke depan. Tujuannya agar skema pengerukan benar-benar menjadi solusi sendimentasi yang terjadi.
“Kajian harus komprehensif setelah itu baru dilakukan langkah teknis,” ujarnya.
Sumber: BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
