Pertanian

KKP Wujudkan Kedaulatan Pangan di Masyarakat Melalui Produk Perikanan Budidaya

Foto: dok.Humas Ditjen Perikanan Budidaya

Jakarta, Gempita.co – Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi pokok di bidang pengawasan, Komisi IV DPR-RI lakukan kunjungan kerja reses ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kunjungan kerja kali ini turut diserahkan bantuan pemerintah berupa bantuan benih dan calon induk ikan, pakan ikan mandiri, paket bantuan sarana budidaya ikan hias, paket bantuan budidaya ikan sistem bioflok, serta bantuan modal usaha kepada pelaku usaha budidaya di Kalimantan Selatan dengan total nilai bantuan mencapai 4,6 miliar rupiah.

Endang Setyawati Thohari selaku ketua rombongan kunjungan kerja Komisi IV DPR kali ini mengungkapkan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk dapat meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana serta program yang telah dilaksanakan oleh BPBAT Mandiangin dapat berjalan dengan baik, serta mendengarkan secara langsung mengenai tantangan yang dihadapi oleh stakeholder perikanan budidaya di Kalimantan Selatan.

“Setelah melihat langsung program yang telah dijalankan oleh KKP, Komisi IV DPR memberikan apresiasi dan merasa bangga dengan KKP yang dapat menginspirasi kita semua untuk dapat menjaga dan mensukseskan kedaulatan pangan di masyarakat. Kami harap kesuksesan ini dapat ditularkan ke provinsi yang lain melalui kerjasama dengan pemerintah daerah agar dapat diaplikasikan di wilayah kerjanya,” kata Endang.

Endang menilai bahwa kedaulatan pangan yang perlu dibangun tidak hanya dari sumber protein nabati, tetapi juga penting untuk menghasilkan sumber protein hewani seperti ikan. Oleh karena itu, Komisi IV DPR siap untuk mensupport agar program-program yang telah dilaksanakan dengan baik dapat diaplikasikan serta berkembang di masyarakat.

“Kita memiliki banyak SDM peneliti yang dapat dimanfaatkan untuk dapat memodifikasi teknologi yang sudah ada agar dapat diterapkan dengan sederhana dan sesuai dengan kearifan lokal. Dengan kolaborasi kita bersama, Indonesia akan bersembada pangan serta menuju Indonesia yang adil dan makmur,” tutup Endang.

Foto: dok.Humas Ditjen Perikanan Budidaya

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto yang turut mendampingi dalam acara kunjungan kerja tersebut menghaturkan terimakasih kepada Komisi IV DPR RI yang telah berkenan untuk meninjau secara langsung serta melihat penerapan program serta teknologi yang sudah dihasilkan oleh BPBAT Mandiangin.

“Kami merasa bangga dapat menunjukkan secara langsung bentuk implementasi dukungan anggaran yang telah diberikan oleh Komisi IV DPR melalui aplikasi teknologi budidaya di BPBAT Mandiangin maupun bantuan yang diserahkan kepada masyarakat pelaku usaha perikanan khususnya bidang perikanan budidaya,” ujar Slamet.

Slamet juga berharap agar seluruh program yang telah berjalan dapat terus meningkat baik dari segi kinerja maupun dari segi manfaat bagi masyarakat. “Kami siap untuk terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program yang akan diterapkan dapat terus berjalan dengan efektif sehingga dapat bermanfaat serta mensejahterakan pembudidaya” pungkas Slamet.

Haruan dan Papuyu

Foto: dok.Humas Ditjen Perikanan Budidaya

Sementara itu Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengatakan bahwa ikan lokal seperti Haruan dan Papuyu merupakan komoditas daerah yang sangat esensial karena memiliki imbas terhadap perekonomian daerah hingga menyebabkan inflasi.

“Setelah melihat bahwa teknologi budidaya ikan lokal ini telah dikuasai di BPBAT Mandiangin, kami siap untuk berkoordinasi dan mendukung program-program KKP agar ke depan dapat kita buat dengan skala industri sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat” ucap Roy.

Adapun kunjungan kerja kali turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta perwakilan pembudidaya di Kalimantan Selatan.

Sumber: Humas Ditjen Perikanan Budidaya

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top