Jakarta, Gempita.co – Munaslub ISSI 2020 yang berlangsung 17 Oktober 2020 lalu di Hotel Aston Kartika Jakarta dan mengantarkan Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) periode 2020-2024 itu semakin membuat Raja Sapta Oktohari (RSO) dan antek-anteknya panik dan brutal.
‘’Ini kan namanya kebablasan, RSO menunjukkan dirinya bukan seorang organisatoris yang taat azas dan hukum tetapi lebih dari pada seorang haus kekuasaan. Nah yang namanya haus kekuasaan itu sudah pasti memaksakan segala cara meski harus menabrak aturan organisasi,’’ Koordinator Forum Pengprov ISSI se-Indonesia Djunaedi akrab disapa Abah Djun, asal Madura ini.
RSO yang sejatinya sudah kehilangan mandat menyusul adanya mosi tidak percaya 22 Pengprov yang dideklarasikan di Bandung, Jabar, 27 Juni 2020, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu masih merasa dirinya sebagai Ketua Umum PB.ISSI.
Buktinya hingga kini RSO dan gengnya melakukan gerilya dengan mempengaruhi KONI Provinsi agar tidak mengakui Munaslub ISSI 2020 yang digagas Forum Pengprov ISSI se-Indonesia. Bahkan lebih parah lagi RSO telah melakukan aksi pembekuan terhadap Pengprov yang mengusung pencalonan Tatang Sulaiman.
Namun Koordinator Forum Pengprov ISSI se-Indonesia Djunaedi secara tegas mengatakan siap melawan aksi brutal RSO.’’Semestinya RSO tahu dan sadar diri bahwa dia sudah tidak punya kewenangan lagi di PB.ISSI sejak mosi tidak percaya 27 Juni 2020 itu. Lagi pula dia secara tertulis sudah menyatakan mundur yang berarti, ISSI terjadi kekosongan pucuk pimpinan ,’’kata Djunaedi kepada sejumlah media, Kamis, (12//11/2020).
Bentuk-bentuk kepanikan RSO seperti dijelaskan Djunaedi sudah tampak sejak adanya pernyataan dari salah satu pejabat negara yang menyebutkan hasil Munaslub ISSI 2020 ilegal alias tak sah karena melanggar hukum. RSO sudah menarik organisasi ISSI ke ranah politik, semua instrumen kekuasaan dipaksa oleh RSO untuk mendukung keinginannya.
Memang RSO sudah tak mungkin memimpin lagi ISSI karena sudah menjadi Ketua Umum KOI. Persyaratan sebagai Ketua Umum KOI tak boleh merangkap jabatan Ketua Umum cabang olahraga menurut Djunaedi sangat jelas namun RSO tetap membandel. Alih-alih menunjuk caretaker, RSO masih membuat kebijakan strategis termasuk melakukan pembekuan sejumlah Pengprov yang tak sejalan dengan dia.
Forum Pengprov ISSI se-Indonesia, lanjut Djunaedi, sedang merampungkan semua kelengkapan administratif hasil Munaslub ISSI 2020 untuk dilaporkan baik ke KONI Pusat, Kemenpora dan KONI-KONI Provinsi.
’’KONI Provinsi wajib hukumnya kita laporkan hasil Munaslub ISSI 2020 ini karena berkaitan dengan Pengprov ISSI. Apalagi ada gerilya dari RSO yang berupaya mempengaruhi KONI Provinsi agar tak mengakui hasil Munaslub ISSI 2020 tersebut,’’tambahnya.
Djunaedi berharap dengan kegigihan Forum Pengprov ISSI se-Indonesia KONI Pusat akan cepat bertindak dan bisa manfaatkan aktivitas RSO yang blunder dengan tetap menanda tangani SK padahal KONI menyatakan RSO mundur sudah lebih dari setahun.
