Jakarta, Gempita.co – Bantuan langsung tunai ( BLT ) Rp1,2 juta dirasakan Koperasi Warteg Indonesia (Kowantara) tak cukup untuk menolong pengusaha mikro, termasuk warteg dari keterpurukan akibat pandemi covid-19.
Pasalnya, kondisi pengusaha mikro saat ini cukup berat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan BLT UMKM Rp1,2 juta, tetapi itu bukan berarti pemerintah selesai dan cukup memulihkan UKM termasuk warteg,” ungkap Ketua Koordinator Kowantara Mukroni dalam keterangan resmi, Jumat (10/9).
Ia mengatakan pemerintah tak bisa berhenti sampai penyaluran BLT Rp1,2 juta dalam menolong pengusaha mikro. Namun, ada empat hal lain yang harus dilakukan pemerintah untuk menolong pengusaha mikro.
Pertama , memulihkan daya beli masyarakat kelompok bawah yang terpuruk akibat pandemi covid-19. Kedua, memberikan stimulus kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah, seperti listrik, air, telepon, dan sembako.
Ketiga, memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro termasuk warteg untuk mendapatkan pembiayaan. Pasalnya, pengusaha warteg kini banyak yang terlilit utang.
Keempat, pemerintah harus mengeluarkan regulasi agar pengusaha mikro mudah mendapatkan akses permodalan. Selain itu, Mukroni meminta agar lembaga keuangan juga memberikan bunga yang rendah untuk pengusaha mikro.
“Akibat sulitnya akses permodalan, maka pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mempermudah UMKM dalam hal ini warteg memperoleh akses permodalan dengan bunga yang terjangkau,” jelas Mukroni.
Beberapa regulasi yang harus dibuat pemerintah, seperti peniadaan cicilan pinjaman pelaku usaha rakyat kecil dan sektor informal untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di perbankan dan lembaga non perbankan serta pemutihan BI checking.
“Demikian harapan besar dari kehadiran negara atau pemerintah memulihkan ekonomi rakyat kecil,” jelas Mukroni.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1,2 triliun untuk menyalurkan BLT bagi pemilik warteg dan pedagang kaki lima (PKL). Bantuan akan diberikan kepada 1 juta penerima dengan nilai Rp1,2 juta per pelaku usaha.
Dana itu akan disalurkan oleh TNI dan Polri. Masing-masing akan menyalurkan BLT sebesar Rp600 miliar.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah sengaja menyalurkan BLT lewat TNI dan Polri untuk meredakan ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha PKL dan warteg di wilayah PPKM level 4.
Jokowi berharap cekcok dan ketegangan yang sempat terjadi pada pembubaran PKL masa PPKM Darurat lalu bisa dihindari bila penutupan disertai penyaluran uang tunai sebagai bantalan mereka selama usaha ditutup.
“Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kami meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan,” kata Sri Mulyani
