News

Kunjungan Kerja di Pekalongan, DPR RI Apresiasi Transformasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Era Menteri Edhy

Foto: HUMAS DITJEN PSDKP

Jakarta, Gempita.co – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksanakan Kunjungan Kerja Reses di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pekalongan pada Rabu (04/11).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin, menyampaikan apresiasinya atas perubahan paradigma pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang saat ini lebih didorong untuk menjadi sahabat nelayan dan membina nelayan Indonesia.

“Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP saat ini sudah banyak didorong untuk membina nelayan. Hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat positif,”ujar Hasan.

Hasan juga menyampaikan dukungannya untuk langkah-langkah peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang perlu untuk ditingkatkan dalam rangka optimalisasi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain itu, dia mendorong aparat Pengawas Perikanan yang ada di lapangan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya serta mendorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan.

“Ini perlu dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, apalagi ada fungsi pelayanan kepada nelayan juga yang dilaksanakan oleh aparat Pengawas Perikanan,” tambah Hasan.

Senada dengan yang disampaikan Hasan, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengusulkan peningkatan kelembagaan pengawasan khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa termasuk untuk Satwas SDKP Pekalongan. Oleh sebab itu dukungan penguatan infrastruktur tentu sangat diperlukan.

“Peningkatan kelembagaan pengawasan ini memang sedang kami ajukan,” terang Dirjen yang biasa disapa Tebe ini.

Tebe juga menambahkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat, dan meminta peran aktif Pemerintah Daerah.

Secara khusus Tebe juga meminta agar Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam kaitannya upaya peningkatan kelembagaan khususnya terkait dengan pemenuhan lahan kantor pengawasan.

“Dukungan dari Pemerintah Daerah tentu sangat kami butuhkan,”ungkap Tebe.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan di Pekalongan tersebut, KKP juga menyampaikan bantuan modal usaha sebesar Rp2,143 miliar kepada 11 penerima bantuan.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen KKP dalam mendukung tumbuhnya iklim usaha perikanan di wilayah Pekalongan yang diharapkan akan berimplikasi positif bagi kesejahteraan nelayan.

Sumber: HUMAS DITJEN PSDKP

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top